Komisi D DPRD DKI Geser Jadwal Proyek Demi Efisiensi, Gedung Batavia Dibangun Hingga 2027

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Komisi D DPRD DKI Jakarta terus mendorong agar berbagai program pembangunan di Ibu Kota dijalankan secara lebih efisien, terencana, dan tepat sasaran.

Langkah itu ditempuh melalui penyesuaian sejumlah kegiatan, termasuk dengan menetapkan beberapa proyek menggunakan skema multi years.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan hasil pembahasan bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) menunjukkan perlunya penyesuaian jadwal pelaksanaan untuk sejumlah kegiatan yang sebelumnya direncanakan pada 2026.

“Ada beberapa kegiatan yang semula dianggarkan untuk 2026, namun setelah dikaji ulang, pelaksanaannya bisa dimundurkan ke 2027 agar perencanaannya lebih matang dan hasilnya lebih optimal,” ujar Yuke di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Salah satu proyek yang akan dijalankan dengan skema multi years adalah pembangunan Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru, yang berlangsung pada 2025 hingga 2027.

Menurut Yuke, gedung lama kini sudah dibongkar dan akan segera dibangun kembali. 

Namun, proses perencanaan serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) baru akan dimulai pada akhir tahun ini.

“Karena DED baru akan dimulai akhir tahun, pelaksanaan fisiknya dijadwalkan pada 2026, dengan termin pembayaran berlanjut hingga 2027,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yuke menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tersebut tidak hanya menyangkut teknis proyek, tetapi juga merupakan upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

“Kami ingin anggaran dimanfaatkan seefektif mungkin. Ada kebutuhan lain yang lebih mendesak dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara langsung, sehingga sebagian dana dialihkan untuk mendukung program-program tersebut,” terangnya.

Selain efisiensi anggaran, Komisi D juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan di Jakarta.

Yuke meminta Dinas Citata memperkuat peran pengawasan dan memastikan bangunan-bangunan publik yang tidak layak segera ditangani.

“Kami minta Dinas memastikan bangunan-bangunan yang tidak layak bisa segera ditangani. Pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Berita terkait

• Baca juga: Komisi D DPRD DKI Dorong Pengelolaan Sampah Jakarta Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan
• Baca juga: Atasi Masalah Sampah Jakarta, Komisi D DPRD DKI Soroti Peran Penting RDF Plant Rorotan
• Baca juga: Komisi D DPRD DKI Dukung Pemprov Jakarta Percepat Perbaikan Fasilitas Umum Rusak Buntut Demo Rusuh

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita