Setelah Lem Aibon, DPRD DKI Jakarta Soroti Anggaran Konsultan Kampung Kumuh Rp 556 Juta Tiap RW

Setelah lem aibon, kini anggota DPRD DKI Jakarta soroti anggaran konsultan kampung kumuh, tiap RW dapat Rp 556 Juta.

Penulis: Suharno | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Rapat anggaran antara DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). 

Meski demikian, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tetap meminta adanya transparansi proses pembuatan KUA PPAS hingga menjadi APBD 2020.

Adanya transparansi, tidak akan menimbulkan kecelongannya rakyat untuk mengawasi uang rakyat.

Dirangkum TribunJakarta.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.

Kenaikan UMP DKI Jakarta Zaman Basuki Tjahaja Purnama Hingga Anies Baswedan, Ahok Pernah Naikan 15%

1. Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

Pemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana
Pemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana (Akun Instagram @willsarana)

Anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 membuat geger warga ibu kota.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang pertama memunculkan anggaran tersebut di media sosial.

"Murid di sekolah DKI Jakarta disuplai 2 kaleng lem aibon setiap bulannya. (Beli lem aibon 82 Miliar," tulis William dalam akun facebooknya.

Ia pun menantang akan buka-bukaan soal anggaran di DKI Jakarta.

Sebab, ia menyebut sampai saat ini publik belum bisa mengakses dokumen APBD 2020 di website apbd.jakarta.go.id.

"Padahal pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD," kata William.

Demo UMP DKI Jakarta - Sebut Anies Tak Berani Langgar PP No 78 Tahun 2015, KSPI: Ahok Lebih Berani

2. Pulpen Rp 123,8 Miliar

Ilustrasi pulpen.
Ilustrasi pulpen. (inc.com via tribunnews)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menemukan kejanggalan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Setelah sebelumnya membongkar anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon, kini PSI kembali menemukan anggaran pengadaan pulpen yang nilainya mencapai Rp 123,8 miliar.

"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan pulpen tersebut mencapai Rp 105 ribu.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved