Terancam Dipecat Setelah Bongkar Anggaran Lem Aibon, William: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mengaku siap mempertaruhkan jabatannya demi menegakan transparansi anggaran di DKI Jakarta.

Pasalnya, ia terancam sanksi pemecetan setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkannya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

"Saya siap mempertaruhkan jabatan saya," ucapnya, Selasa (5/11/2019).

Terkait dengan pernyataan BK DPRD DKI yang akan segera memproses laporan tersebut, politisi 23 tahun ini pun mengaku siap mengikutinya.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga menyebut, dirinya siap datang bila dipanggil oleh BK DPRD DKI.

• Kesal dengan Kekasih, PRT Masukan Bayi yang Baru Lahir ke Mesin Cuci sampai Tewas, Ini Pengakuannya

"Iya (saya pasti hadir). Saya siap menjalani proses demi transparansi anggaran," ujarnya.

Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

• Dokter Ungkap Ada Luka Lecet di Bayi Tewas Usai Dimasukkan ke Mesin Cuci, Terkuak Sosok Sang Ayah

Dalam siaran tertulisnya, LSM ini menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

Selain itu, William juga dituding menimbulkan citra buruk bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

• Istana Beberkan Hal yang Menyulitkan dalam Mengungkap Kasus Novel Baswedan

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi pun mengatakan, bila William terbukti bersalah, sejumlah sanksi telah menantinya.

"Sanksi bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan bisa juga pemberhentian kalau jenis pelanggarannya luar biasa," ucapnya, Selasa (5/11/2019).

Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Panggil William Terkait Polemik Lem Aibon Rp 82 M, Senin Depan

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta akan segera memanggil anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Hal ini berdasarkan keputusan rapat internal BK DPRD DKI menindaklanjuti laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan).

"Kami tadi sudah kuorum sepakat mengundang saudara William untuk menjelaskan kepada kami di BK sebetulnya apa yang terjadi," ucap Wakil Ketua BK DPRD DKI Oman Rohman Rakinda, Selasa (5/11/2019).

• DPRD DKI Tolak Rp 75 M untuk Anggaran Konsultan Kebun Binatang Ragunan

Menurut rencana, BK DPRD DKI sendiri akan mendengar langsung keterangan dari William pada Senin (11/11/2019) mendatang.

Dijelaskan Oman, William diduga melanggar Keputusan DPRD DKI Nomor 34 tahun 2005 tentang Kode Etik Pasal 13 ayat 2.

"Ini kaitannya dengan SKPD. Artinya pembahasan DPRD itu menyangkut hubungan anggota DPRD dengan eksekutif," ujarnya.

"Nah, di situ bunyinya kita diminta untuk kritis, adil, profesional, dan proporsional," tambahnya menjelaskan.

Lebih lanjut ia menambahkan, proses tindaklanjut atas laporan dugaan melanggar kode etik yang dilakukan oleh lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini harus dilalukan maksimal 10 hari setelah pelaporan.

"Untuk menyidangkan pengaduan itu paling lambat 10 hari kita harus membahasnya," kata Oman.

• Fakta-fakta Kasus Septic Tank Meledak di Cakung, Polisi Ungkap Penyebabnya Karena Ada Gas

Nantinya, hasil sidang dan rekomendasi akan langsung diserahkan oleh BK ke pimpinan dewan atau dalam hal ini Ketua DPRD DKI Jakarta.

"Jadi apa yang kami peroleh di BK, kemudian rekomendasinya seperti apa kami akan laporkan ke pimpinan dewan. Nanti, pimpinan dewan tanggapannya seperti apa, kami akan rapatkan lagi," tuturnya.

"Jadi enggak langsung di publish," tambahnya.

Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Adapun beberapa usulan anggaran yang berhasil dibongkar oleh William meliputi pengadaan lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pengadaan bolpoin sebesar Rp 123,8 miliar.

• Kasus Septic Tank Meledak Tak Hanya di Cakung, Kejadian Sebelumnya Tewaskan 2 Orang & 20 Terluka

Dalam siaran tertulisnya, LSM ini menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

Selain itu, William juga dituding menimbulkan citra buruk bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019)

William Aditya Sarana Bereaksi Keras

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, bereaksi saat dilaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD karena dianggap melanggar kode etik.

Anggapan tersebut terjadi karena William Aditya Sarana mengunggah rencana anggaran pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar.

William Aditya Sarana lantas dilaporkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke BK DPRD.
TONTON JUGA:

Dalam siaran tertulisnya, LSM ini menilai William Aditya Sarana sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

Selain itu, William Aditya Sarana juga dituding menimbulkan citra buruk bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

• Detik-detik PRT Masukkan Bayi Baru Dilahirkan ke Mesin Cuci, Saksi Sempat Diminta Ambil Handuk

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

Lalu bagaimana reaksi William Aditya Sarana?

Dilansir dari Kompas.com, William Aditya Sarana mengaku siap untuk menjalani proses laporan tersebut.

Bahkan, lulusan Universitas Indonesia itu bereaksi keras untuk mempertaruhkan jabatannya.

• William Aditya Sarana, Politisi Muda Kritisi Anggaran Fantastis di DKI, Punya Rekam Jejak Mentereng

"Demi transparansi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya," tutur William Aditya Sarana.

Lebih lanjut, William Aditya Sarana menyatakan akan hadir jika dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD.

"Iya (red: pasti hadir)," tegas William Aditya Sarana.

• Nagita Slavina Panik Ketakutan di Depan Merry, Istri Raffi Ahmad Teriak: Ya Tuhan, Berapa Jauh Lagi?

 Sempat 'disentil' politiikus senior

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengkritik salah satu anggotanya, yaitu William Aditya Sarana di sela rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Politisi Gerindra ini menyentil William lantaran kerap mengkritisi rancangan anggaran yang disusun Pemprov DKI di luar forum resmi.

Bahkan, Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasinya.

"Kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Asprirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan," ucapnya, Kamis (31/10/2019).

Jika ingin mengkritisi usulan anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI, Inggard pun menyarankan William mengemukakannya dalam rapat anggaran dengan eksekutif.

"Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

• Sepak Terjang Mochamad Iriawan Alias Iwan Bule Ketua Umum PSSI: Sempat Tangani Kasus Antashari Azhar

"Saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, Inggard mengingatkan anggota dewan termuda itu untuk lebih menjaga sikap dan tata kramanya dalam menyampaikan pendapatan di muka umum.

"Khususnya pada saudara William, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau tv. Boleh saja, tapi harus jaga tata krama, ini kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif pada legislatif," kata Inggard.

Terakhir, Inggard pun mengingatkan William bahwa DPRD dan Pemprov DKI merupakan mitra yang harus saling bersinergi diantara keduanya.

• Kekayaan Ketua Umum PSSI M Iriawan Rp 8,1 miliar, Terungkap Iwan Bule Punya Sejumlah Tanah di Bogor

Sehingga bila ada kritik dan saran sebaiknya disampaikan dalam forum antar kedua instansi agar tidak menimbulkan kesan saling tuduh.

"Eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam. Jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantas ini," tuturnya.

Unggah dugaan kejanggalan anggaran di medsos

sejumlah anggaran yang diajukan Pemprov DKI sempat mendapat sorotan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI.

Salah satunya soal anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 83,8 triliun yang diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Hal ini pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang diunggah di beberapa media sosial pribadi miliknya.

Dalam postingannya di akun facebook miliknya, William sangat heran lantaran Disdik DKI membeli lem aibon untuk 37.500 murid di Jakarta.

Ia pun menyebut Pemprov DKI akan memberikan dua kaleng lem aibon ke pelajar SD setiap bulannya.

"Kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta," tulis William.

"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulannya?" tambahnya.

Tak sampai di situ, ia pun turut menyoroti anggaran pengadaan bolpoin oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp 123,8 miliar.

"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan bolpoin tersebut mencapai Rp 105 ribu.

"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

 (TRIBUNJAKARTA/KOMPAS)