Breaking News:

Dibilang Labil Terkait Unggahan KUA-PPAS pada Situs Web Resmi, Begini Komentar Sekda DKI Jakarta

Sekda DKI Jakarta, Saefullah, seolah labil atau tak mantap menyatakan soal transparansi Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS)

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Suharno
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Sekda DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di ruang Balairung, Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019). 

Diketahui, pembahasan KUA-PPAS akan disahkan selambatnya pada akhir November 2019.

Hal ini termaktub dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri).

Jika lewat dari waktu yang disepakati, walhasil seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI tidak digaji selama enam bulan.

Kecewa Dibilang Lambat Memberi Draf KUA-PPAS, Sekda DKI: Kami sudah Kasih sejak 5 Oktober

Saefullah, menyatakan kecewa dengan DPRD DKI lantaran dibilang lambat memberikan draf KUA-PPAS DKI 2020.

"Semalam saya agak kecewa ada yang bilang kami ini selalu kasih bahan (KUA-PPAS) itu last minute," kata Saefullah, saat dikonfirmasi Wartawan, Kamis (7/11/2019).

Padahal, kata Saefullah, draf KUA-PPAS tersebut telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI sejak 5 Oktober 2019.

"Kami sudah kasih bahan itu dari tanggal 5 Juli ke sana (DPRD)," ujarnya.

Menurut Saefullah, data-data soft copy dan hard copy KUA-PPAS telah diberikan kepada DPRD DKI.

"Ada buktinya, ada tanda terimanya soft copy dan hard copy, kami kasih semua. Kami sudah bekerja sesuai dengan Permendagri tentang perencanaan anggaran 2020, sudah taati waktunya," ucap Saefullah. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved