DPRD DKI Jakarta Nilai Lambat Pemberian Draf KUA-PPAS, Sekda DKI: Kami Sudah Kasih Sejak 5 Oktober

Sekda DKI Jakarta, Saefullah merasa kecewa dengan DPRD DKI Jakarta lantaran dibilang lambat memberikan draf anggaran KUA-PPAS

DPRD DKI Jakarta Nilai Lambat Pemberian Draf KUA-PPAS, Sekda DKI: Kami Sudah Kasih Sejak 5 Oktober
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur Anies Baswedan saat menandatangani MoU Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, merasa kecewa dengan DPRD DKI Jakarta lantaran dibilang lambat memberikan draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Semalam saya agak kecewa ada yang bilang kami ini selalu kasih bahan (KUA-PPAS) itu last minute," kata Saefullah, saat dikonfirmasi Wartawan, Kamis (7/11/2019).

Padahal, kata Saefullah, draf KUA-PPAS tersebut telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI sejak 5 Oktober 2019.

"Kami sudah kasih bahan itu dari tanggal 5 Juli ke sana (DPRD)," ujarnya.

Mantan Staf Ahok Ungkap Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Beli Pasir sebagai Alat Peraga Sekolah

Menurut Saefullah, data-data soft copy dan hard copy KUA-PPAS telah diberikan kepada DPRD DKI.

"Ada buktinya, ada tanda terimanya soft copy dan hard copy, kami kasih semua. Kami sudah bekerja sesuai dengan Permendagri tentang perencanaan anggaran 2020, sudah taati waktunya," ucap Saefullah.

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, menyebut belum mendapat draf keseluruhan KUA-PPAS 2020 dari Sekda.

"Bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik, kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020," kata Prasetio, beberapa hari lalu.

Update Klasemen Liga 1 2019, Hasil Persib Bandung Vs PSIS Bantu Persija Jakarta Naik Peringkat

Wakil ketua DPRD DKI, Zita Anjani, mengatakan pihakya baru menerima draf KUA PPAS sehari sebelum menjelang sidang.

Karena durasinya tak lama, politisi PAN ini menyebut tak bisa mepelajari semua materi anggaran KUA-PPAS.

"KUA-PPAS perencanaan ini harus dilengkapi oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," ujar Zita, sapaannya.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved