Breaking News:

UMK Bekasi 2020

UMK 2020 Kota Bekasi Naik Bisa Berdampak Pada Pengurangan Karyawan

Kekhawatiran yang akan ditimbulkan dari kenaikan upah ini salah satunya pengurangan karyawan akibat kemampuan keuangan perusahaan

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Anggota dewan pengupahan dari unsur Aoindo, Nugraha saat dijumpai di kantor Disnaker Kota Bekasi, Kamis, (14/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Rapat Dewan Pengupahan Kota Bekasi telah memutuskan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen atau menjadi Rp 4.589.000 per bulan dari yang sebelumnya 4.229.756 pada 2019 ini.

Keputusan ditetapkan melalui rapat yang berlangsung kemari di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Kamis, (14/11/2019). Hasil ini selanjutnya akan direkomendasikan ke Gubernur Jawa Barat agar dibuatkan Surat Keputusan (SK) paling lambat 21 November 2019 mendatang.

Anggota Dewan Pengupahan Kota Bekasi dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara tegas menolak. Mereka seluruhnya yang berjumlah tujuh orang memilih tidak ikut memberikan voting ketika pemerintah mengambil jalan tengah agar UMK 2020 naik 8,51 persen sesuai formulasi surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

Nugraha, anggota Dewan Pengupahan dari unsur Apindo mengatakan, kekhawatiran yang akan ditimbulkan dari kenaikan upah ini salah satunya pengurangan karyawan akibat kemampuan keuangan perusahaan yang tidak cukup membayar gaji sebesar itu.

"Pasti (khawatir), dunia industri akan menghitung ulang, kita kalkulasi bisa terjadi akan melakukan pengurangan tenaga kerja dan itu sudah banyak dilakukan di Kota Bekasi," kata Nugraha saat dijumpai di kantor Disnaker Kota Bekasi, Kamis (14/11/2019) malam.

Selain itu, kekhawatiran atau dampak yang akan ditimbulkan dari kenaikan upah yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan yaitu upaya relokasi pabrik.

"Ada relokasi pindah lokasi ke yang masih kompetitif-lah (gajinya), kaya di Kota Bekasi garment (jenis industri) udah enggak ada," ungkap Nugroho.

Dia menyebut sudah ada beberapa perusahaan yang tutup atau memilih pindah lokasi ke daerah lain seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur lantaran di Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi dianggap kurang kompetitif antara nilai UMK dengan kemampuan perusahaan.

Sekilas Kisah Kampung Gedong dan Pensiunan Polisi Huni Bangunan Bekas Peninggalan Belanda

Apindo Sebut Kota Bekasi Tak Wajib Terapkan UMK: Itu Jelas Disebutkan di SE Menteri Tenaga Kerja

Hasil Kualifikasi Euro 2020: Harry Kane dan Ronaldo Masing-masing Cetak Hattrick

Apindo memiliki data dari 3000 perusahaan di Kota Bekasi, hanya 30 persen yang melaksanakan upah sesuai UMK 2019, sisanya 70 persen memberikan gaji karyawan di bawah ketetapan yang dikeluarkan pemerintah.

"Gajinya tergantung kemampuan perusahaan dan mungkin gaji di bawah Rp 3 juta Rp 2 juta ada temen-teman saya di perusahaan kecil-kecil itu cuma dapat gaji cuma Rp 2,5 juta, kondisinya seperti itu, kalau dipaksakan naik terus ini kan juga terjadi kesenjangan," tegas dia.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved