Breaking News:

Warga Protes Pemprov DKI Larang Penggunaan Skuter Listrik di Jalanan Ibu Kota

Mereka menilai, skuter listrik merupakan kendaraan alternatif yang efektif digunakan untuk menembus kemacetan di jalanan ibu kota.

TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat
Skuter listrik (GrabWheels) terparkir di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sejumlah warga memprotes larangan penggunaan skuter listrik atau otoped yang akan mulai diterapkan pada Senin (15/11/2019) besok.

Mereka menilai, skuter listrik merupakan kendaraan alternatif yang efektif digunakan untuk menembus kemacetan di jalanan ibu kota.

Seperti yang diutarakan oleh Damar Aryo, warga Tebet saat ditemui TribunJakarta.com di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK) saat Car Free Day (CFD).

"Wah kalau benar dilarang saya sangat menyayangkan banget ya, padahal itu bisa jadi kendaraan alternatif buat pulang saat jalanan macet," ucapnya, Minggu (24/11/2019).

Hal senada turut disampaikan oleh pengguna skuter listrik lainnya, Sarah Nainggolan, menurutnya, skuter listrik merupakan kendaraan altetnatif yang ramah lingkungan.

"Skuter listrik kan kendaraan ramah lingkungan, katanya Pemprov mau mengurangi polusi udara, tapi ini ko malah dilarang?," ujarnya kebingungan.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa mengakomodasi para pengguna skuter, bukan malah melakukan pelarangan.

"Sepeda dibuatin jalur khusus, kenapa skuter enggak? Atau kalau enggak boleh jalan di trotoar kan bisa manfaatin jalur sepeda yang sudah ada," kata dia.

LPSK Sebut Peristiwa Pemerkosaan Ayah Tiri Terhadap Anaknya di Tangsel Merupakan Kasus Luar Biasa

Tabrak Pohon di Taman Mataram Jaksel, Mobil BMW Ringsek di Bagian Depan

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan pelarangan terhadap skuter listrik di jalanan ibu kota pada Senin (25/11/2019) besok.

Nantinya, kendaraan ramah lingkungan itu hanya diperbolehkan digunakaan di wilayah tertentu, seperti di area komplek Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

"Pertama, operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau tertentu, setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan. Selanjutnya untuk operasional di jalan raya itu tidak diperbolehkan," ujar Syafrin, Jumat (22/11/2019).

Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi, Yusuf mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas bagi para pengguna sukter atau otopet yang berjalan di jalan raya.

"Pertama adalah represif non yudisial. Maksudnya, kita tegur mereka, kita suruh balik atau kembali masuk. Kedua, tindakan represif yudisial, jadi kita tindak dengan tindakan kita. Tindakan tegas kita. Misalnya ditilang atau sebagainya," tuturya saat ditemui di kawasan f(X) Sudirman, Jakarta Pusat.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved