Polemik Anggota TGUPP Rangkap Jabatan

DPRD Curiga Pemprov DKI Sengaja Tempatkan Anggota TGUPP di BUMD

Dijelaskan Merry, rangkap jabatan yang dilakukan anggota TGUPP ini selain bisa mengganggu kinerja Pemprov DKI juga bisa menimbulkan konflik

DPRD Curiga Pemprov DKI Sengaja Tempatkan Anggota TGUPP di BUMD
TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PDIP Merry Hotma saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi E DPRD DKI Merry Hotma mencurigai banyak anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Politisi PDIP ini pun menuding Pemprov DKI sengaja menempatkan anggota TGUPP itu ke dalam tubuh BUMD.

Kecurigaan ini bukan tanpa alasan, sebab dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 pada Minggu (8/12/2019) lalu, terungkap anggota TGUPP bernama Haryadi merangkap jabatan menjadi Dewan Pengawas (Dewas) di beberapa RSUD di Jakarta.

"Ini baru yang ketahuan ya, belum yang enggak ketahuan. Bisa saja di BUMD lain atau di mana," ucap Merry, Senin (9/12/2019).

Dijelaskan Merry, rangkap jabatan yang dilakukan anggota TGUPP ini selain bisa mengganggu kinerja Pemprov DKI juga bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Dimana TGUPP yang bertugas untuk mempercepat pembangunan di ibu kota tidak boleh berada dalam sistem pemerintahan daerah.

"Iya (bisa menimbulkan) konflik interest dan tidak fokus. Ini kan temen-temen TGUPP percepatan kan? Gimana dia mau cepat kalau kakinya dua," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Hal ini pun disayangkan oleh Merry lantaran selama ini gaji seluruh anggota TGUPP berasal dari APBD, namun ternyata malah minim prestasi.

"Selama tiga tahun adanya TGUPP enggak ada yang strategis, enggak ada yang signifikan, bubarkan saja karena sistem anggaran kita jadi rusak," kata dia.

Melihat Rumah Megah Bagasnauli Langganan Syuting Film: Dari Sinetron Dewi Fortuna Hingga Bidadari

PKL Senen Bisa Mendaftarkan Diri untuk Pindah ke Pasar Baru, Gratis Sewa Enam Bulan

Nama Haryadi yang terdaftar sebagai Dewas RSUD di Jakarta sendiri terkuak saat rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 yang digelar oleh Komisi E DPRD DKI bersama Dinas Kesehatan DKI pada Minggu (8/12/2019) lalu.

Hal ini terungkap saat anggota dewan mempertanyakan usulan anggaran sebesar Rp 211.261.548 yang dimasukan dalam Badan Layanan Umum Darah (BLUD) RS Koja.

Kemudian, Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any menjelaskan, dana itu merupakan dana patungan dari tujuh rumah sakit yang nominalnya berbeda-beda untuk satu tim dewan pengawas.

Dimana satu Tim Dewas itu akan mengawasi dan membina tujuh RSUD di Jakarta, yaitu RSUD Koja Jarta Utara, RSUD Koja, Jakarta Utara, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih, dan RSUD Duren Sawit.

Dari situ-lah kemudian Khafifah menjabarkan nama-nama Dewas tersebut dan terungkap satu diantaranya merupakan Haryadi yang juga merupakan anggota TGUPP.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved