Tommy Sebut Klaim Dukungan Hanura Terkait Pilkada Tangsel Harus Jadi Pelajaran Partai Lain

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Dukungan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diklaim Siti Nur Azizah, menuai tanggapan dari bakal calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) lainnya.

Salah satunya, dari Tommy Patria Edwardy.

Lurah Cipayung yang mengikuti penjaringan calon wali kota di Partai Hanura itu menyebut dukungan tersebut agar tidak ditiru partai lainnya.

Ia tidak sepakat dengan cara meraih dukungan pusat, sementara proses penjaringan di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) masih berlangsung.

"Jangan dibiasakan namanya proses main potong ini pelajaran buat partai lain, jangan melakukan yang sama," tegas Timmy saat dihubungi TribunJakarta.com, Selasa (17/12/2019).

Menurut Tommy, seharusnya Hanura bisa menunjukkan proses kaderisasi yang baik, dengan menjalankan proses penjaringan sesuai mekanisme dan rangkaian tahapannya.

Meski hanya bermodal satu kursi di DPRD Tangsel, Hanura bisa menjadi contoh sebagai wakil masyarakat yang menghormati semua partisipasi bakal calon.

"Partai Hanura dalam hal ini harus punya sikap yang bisa dijadikan panutan meski satu kursi, gitu. Hanura seharusnya bisa mengambil momentum yang baik di Pilkada Tangsel ini. Jadi mereka memberikan contoh kalau satu kursi di DPRD Tangsel bisa menciptakan kaderisasi yang baik. Bisa melahirkan calon pemimpin yang berkualitas," jelasnya.

Sementar bakal calon walo kota lain yang mendaftar penjaringan Hanura, Beben Nurfadilah, menganggap mencari dukungan DPP adalah upaya politik yang sah.

Ia juga menganggap pola serupa terjadi di partai lain bisa saja terjadi.

"Ya bisa aja motong di DPP, bisa saja kalau memang punya kekuatan atau hubungan yang lebih, bisa saja itu," jelas Beben melalui sambungan telepon.

Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa proses penjaringan di tingkat DPC harus tetap dihormati, san partai harus menjalankan mekanismenya.

"Harus dilalui mekanisme formal dan di pusat pun harus mengacu, ya itu istilahnnya itu protap SOP yang dibuat, walaupun di akhir penentuan DPP tapi kan tahapannya sudah dilalui oleh kita," jelasnya.