Menteri PUPR Sindir Anies Baswedan Terkait Normalisasi Sungai Ciliwung, Begini Pendapat Pakar UI

Komentar Pakar Bioteknologi UI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih meyakini naturalisasi sungai sebagai langkah untuk menangani banjir yang melanda ibu kota.

Pernyataan Anies tersebut dinilai pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, sebagai cara berpikir yang keliru.

Menurut Firdaus, saat ini yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta adalah menormalisasi sungai bukan menaturalisasinya.

Pada 2007 silam, banjir yang menggenangi Jakarta disebabkan hujan deras di hulu Sungai Ciliwung, ditambah hujan lokal ditambah air laut di utara Jakarta pasang.

Sementara pada 2020, banjir di Jakarta karena cuaca ekstrem di mana intensitas hujan tinggi di hulu ditambah hujan deras di tingkat lokal.

"Pasca banjir 2007 kita kemudian sudah melakukan pembenahan dan mengantisipasi kejadian serupa yang lebih ekstrem lagi di depan," ungkap Firdaus Ali.

Pembenahan tersebut dilakukan Pemerintah Pusat dengan membangun bendungan kering atau draine dam, yakni di Ciawi dan Sukamahi.

Namun prosesnya panjang di antaranya pembebasan lahan tidak mudah ditambah faktor sosial lainnya.

Akhirnya, tandatangan kontrak pelaksanaan proyek pembangunan draine dam baru terealisasi pada 2016.

Bendungan Ciawi kapasitas 6,45 juta meter kubik dan Sukamahi 1,68 juta meter kubik.

Rencananya, menurut Firdaus Ali, proyek dua bendungan itu baru akan selesai pada akhir 2020 dan berfungsi pada 2021.

Fungsi dua draine dam di atas bisa memperlambat datangnya air dari hulu sampai Jakarta yang biasanya memakan waktu 6-8 jam menjadi lebih lama.

"Dengan kapasitas total sekitar 8 juta meter kubik air bisa kita perpanjang dan mengurangi dampaknya kira-kira sampai 30 persen setidaknya sampai air masuk DAS Ciliwung dan Cisadane," terang Firdaus Ali.

Bendungan Ciawi dan Sukamahi, lanjut dia, menahan antrean air tidak masuk langsung ke DAS Ciliwung, namun itu saja tidak cukup.