Menteri PUPR Sindir Anies Baswedan Terkait Normalisasi Sungai Ciliwung, Begini Pendapat Pakar UI

Sementara dua bendungan tadi dibuat, kata Firdaus Ali, Pemprov DKI Jakarta harus membenahi normalisasi sungai, mengembalikan fungsi situ-situ, waduk, danau, drainase mikro dan mikro maupun penghubungnya.

Ia membenarkan beberapa dari 13 sungai di Jakarta menjadi wewenang Pemerintah Pusat seperti Ciliwung dan Pesanggrahan. Namun, proses normalisasi menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Saat Pemerintah Pusat memasang beton di kiri kanan Sungai Ciliwung, Pemprov DKI harus ikut bertanggung jawab khususnya untuk membebaskan lahan dan merelokasi warga terdampak normalisasi.

Saat ini, dari 33 kilometer yang menjadi proyek normalisasi pascabanjir yang lalu baru 16 kilometer saja yang bisa dikerjakan oleh Pemerintah Pusat.

"Sehebat apapun Pemerintah Pusat membantu, tetap peran pemerintah daerah menentukan sekali khususnya untuk relokasi dan pemindahan warga yang terdampak lahan normalisasi," terang Firdaus Ali.

Ketika disinggung apakah langkah Anies benar yang mengatakan kunci mengatasi banjir adalah tergantung penanganan di hulu, Firdaus meluruskan.

"Tidak, salah. Gubernur Anies salah. Di hulu Pemerintah Pusat sedang kerjakan bersama Pemerintah Jawa Barat. Itu sedang kita kerjakan (membangun bendungan, red)."

Ia melanjutkan, pembangunan bendungan di hulu memang belum selesai, tapi kalau Pemprov DKI Jakarta bisa menormalisasi saluran, air tidak akan parkir kemana-mana.

Akhirnya bisa mengalir ke hilir.

"Kalau Gubernur Anies mengatakan kuncinya di hulu, ya benar. Tapi kerjakan yang menjadi domain dan tanggung jawabnya Pemprov DKI Jakarta," terang dia.

"Jangan kemudian berpolemik dengan bahasa-bahasa, narasi dan kata-kata seakan-akan indah untuk diucapkan tapi ketika dipraktikkan gagal," sambung Firdaus Ali.

Firdaus kemudian menjelaskan perbedaan genangan dan banjir.

Menurut dia, Jakarta tergenang karena hujan lokal, tapi kalau banjir hujan kiriman dari hulu atau DAS Ciliwung ditambah hujan dalam kota.

Dari awal Pemprov DKI Jakarta sudah diingatkan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, dan memang tidak mudah membebaskan lahan.

Ia menjelaskan kenapa normalisasi tak jalan karena Pemprov DKI Jakarta tidak mau membebaskan lahan.

Menurut orang-orang di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengatakan Anies lebih suka menggunakan naturalisasi.

"Bagi saya (naturalisasi seperti dimaksud Anies, red) mungkin ilmu saya belum sampai ke sana meski 34 tahun bergelut di bidang ini."

"Bahwa naturalisasi sah-sah saja kalau diterapkan di daerah yang tidak crowded di Jakarta, misalnya untuk di ibu kota baru. Normalisasi pilihan paling tepat, tidak ada pilihan yang lain," tegas dia.