650 Personel Gabungan TNI/Polri Bersiaga Jaga Demo di Gedung DPR-MPR
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto, menyebut 650 personel gabungan TNI-Polri disiagakan di sekitar gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Aksi serupa, lanjutnya, juga akan diselenggarakan pada provinsi lainnya.
Di antaranya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Sumatera Utara.
Begitu juga di Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.
“Sebelumnya, aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari," jelas Iqbal.
• Jalan Ambles Karena Pipa Bocor, Angkasa Pura Klaim Stok Air Bandara Soekarno-Hatta Masih Normal
• Imigrasi Belum Dapat Permintaan Permohonan Cegah Terhadap Politisi PDIP Harun Masiku dari KPK
Pada aksi buruh nanti, Iqbal berharap DPR RI mendengarkan aspirasi kaum buruh menolak pembahasan omnibus law.
Sebabnya, menurut kajian KSPI, secara substansi omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.
"Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh sehingga mereka menjadi miskin,” kata dia.
Iqbal menilai, omnibus law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing, dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja).
"Masuknya TKA (tenaga kerja asing) yang tidak memiliki skill, hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh," ujar dia.
