Tanggapan Menhan Prabowo Terkait Dugaan Korupsi di PT Asabri Senilai Rp 10 Triliun

Prabowo Subianto sedang mempelajari kasus tersebut sambil menunggu laporan lengkap dari Kementerian BUMN, Manajemen PT ASABRI, dan hasil audit

Tanggapan Menhan Prabowo Terkait Dugaan Korupsi di PT Asabri Senilai Rp 10 Triliun
ISTIMEWA/Capture Kompas TV
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto rapat dengan Anggota Komisi I DPR RI 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak habis pikir ada pihak yang tega mempermainkan uang prajurit.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo Subianto ketika dirinya pertama kali menerima laporan dugaan korupsi senilai Rp 10 triliun lebih di PT Asabri.

Diketahui, asset PT Asabri yang mencapai Rp 35 triliun lebih berasal dari potongan 4,75 persen setiap bulan dari gaji pokok prajurit TNI dan PNS TNI baik yang berada di Mabes TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara maupun yang di Kementerian Pertahanan.

"Awal mendengar dan menerima laporan terkait kasus Asabri beliau (Prabowo) tak habis pikir ada yang tega mempermainkan uang prajurit," kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (13/1/2020).

Menurut Dahnil, Prabowo Subianto sedang mempelajari kasus tersebut sambil menunggu laporan lengkap dari Kementerian BUMN, Manajemen PT ASABRI, dan hasil audit terhadap perusahaan pelat merah tersebut.

Dahnil mengatakan, Prabowo juga mendukung proses hukum tegas apabila nantinya memang terbukti ada korupsi.

"Proses hukum dengan tegas bila terbukti memang ada korupsi, disisi lain bagi Menhan yang paling utama adalah dana prajurit tidak terganggu dan aman," kata Dahnil.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku mendengar ada isu korupsi dalam tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI) dengan nilai yang diduga lebih dari Rp 10 Triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Mahfud MD mengatakan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam waktu dekat terkait hal tersebut.

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved