Fraksi PKS DPR Tolak Tegas Jika Kewajiban Sertifikasi Halal dalam RUU Omnibus Law Benar Dihapus

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan dengan tegas, fraksi PKS akan menjadi yang terdepan menolak usul itu jika benar.

Fraksi PKS DPR Tolak Tegas Jika Kewajiban Sertifikasi Halal dalam RUU Omnibus Law Benar Dihapus
ISTIMEWA/Tangkap layar TV Parlemen
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan membahas Rencana Kerja Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2020 beserta dukungan anggarannya dan Pembahasan isu-isu aktual, Senin (11/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar draf RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja yang berisi penghapusan kewajiban sertifikasi halal dalam UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan dengan tegas, fraksi PKS akan menjadi yang terdepan menolak usul itu jika benar termaktub dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan diajukan pemerintah.

"Saya cek ke Anggota Baleg, Pemerintah belum mengirim draf resmi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tapi jika benar ada pasal penghapusan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana mandat UU JPH, Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan menolaknya," kata Jazuli kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).

Menurut Jazuli adalah salah kaprah dan langkah sembrono jika ada niatan menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen/masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, apalagi jika itu dianggap menghambat investasi atau ekonomi.

"Berarti mereka tidak mengerti filosofi dan semangat pemberian jaminan produk halal yang undang-undangnya telah kita sahkan bersama sebagai konsensus yang disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

UU JPH, kata Jazuli Juwaini, merupakan manifestasi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, perlindungan konsumen, dan upaya negara menghadirkan produk yang terjamin kehalalan, kesehatan dan kebaikannya bagi masyarakat.

"Maka, kalau nanti benar diusulkan untuk dihapus, ini namanya kemunduran atau set back. Atau mungkin saja ini bagian dari agenda liberalisasi produk perdagangan dengan mengabaikan perlindungan atas hak-hak konsumen Indonesia. Itu yang tegas kita tolak. Karena perlindungan dan JPH itu kewajiban negara dan pemerintah," kata Jazuli.

Sebelumnya diberitakan, RUU Cipta Lapangan Kerja menghapus pasal-pasal di UU Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar, sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus, yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44.

Pasal 4 UU Jaminan Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. Selengkapnya Pasal 4 berbunyi

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved