Breaking News:

12 Orang Terjaring Razia Rokok di Kantor Pemkot Depok, Denda Maksimal Hingga Rp 1 Juta

kegiatan ini juga untuk memberikan efek jera mengingat area Kator Pemerintahan Kota Depok adalah saran untuk bekerja.

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Suasana sidang tipiring pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Depok. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Siang ini satuan petugas (Satgas) Pemerintah Kota Depok menggelar razia untuk menegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Nomor 3 Tahun 2014 di Kantor Pemerintahan Kota Depok, Pancoran Mas.

Hasilnya, 12 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS pun terjaring dalam razia tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono mengatakan, kegiatan ini juga untuk memberikan efek jera mengingat area kantor Pemerintahan Kota Depok adalah saran untuk bekerja.

“Kami berikan efek jera mengingat perkantoran itu adalah sarana untuk bekerja sehingga sarana bekerja itu harus sehat. Sehingga kita harus menghidupkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena dengan merokok itu bisa berdampak pada orang lain sebagai perokok pasif,” kata Hardiono di Kantor Wali Kota Depok, Kamis (30/1/2020).

Lanjut Hardiono, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan tidak ada lagi pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok.

“Mudah-mudahan bisa mengurangi dan tidak ada lagi pelanggar, dan ini sebetulnya sudah dilakukan upaya melalui speaker di perkantoran itu hampir setiap hari kita mengulang  imbauan sosialisasi agar tidak merokok di area perkantoran apalagi di Balai Kota. Jadi memang diharapkan bekerja dalam suasana yang bersih,” bebernya.

Hardiono mengatakan, sebanyak 12 pelanggar yang terjaring berikut buktinya pun langsung menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

“Untuk tahun ini iya baru petama kali sidang. Kami lakukan sidangnya periodik, tapi gak kami kasih tahu waktunya jadi rahasia,” tutur Hardiono.

Denda yang dikenakan pada pelanggar pun tak pandang bulu, baik PNs atau pun non PNS yang terjaring wajib membayar denda hingga maksimal Rp 1 juta.

Terakhir, Hardiono menuturka apabila pelanggar yang telah terjaring kedapatan berulah yang sama lagi dikemudian hari, maka akan dikenakan tindakan indispliner.

“Kalau yang kedapatan merokok dia-dia lagi, kalau PNS ada PP 53 tahun 2010 disiplin. Jadi kena tindakan indisipliner berupa pembinaan oleh BKPSDM. Ada seksi yang menangani pembinaannya,” ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved