Batal Gegara Pemprov DKI Defisit Anggaran, Warga Desak Normalisasi Kali Sunter Berlanjut

Merujuk hasil perbincangannya dengan Juaini, Irwan menyebut ganti rugi pembebasan lahan sudah ditarget rampung sebelum pertengahan tahun 2020.

"Pas saya tanya pak Juaini bilang kalau anggaran pembebasan normalisasi sudah ada di tahun 2019. Tapi karena defisit anggaran jadi batal, katanya paling lambat bulan April tahun ini selesai," sambung dia.

Pemprov DKI Jakarta Lanjutkan Normalisasi Kali Sunter

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta akhirnya melanjutkan normalisasi Kali Sunter di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu.

Lurah Cipinang Melayu Agus Sulaeman mengatakan kepastian proyek berlanjut disampaikan Kadis SDA DKI Juaini Yusuf saat berkunjung ke wilayah RW 04.

"Pak Juaini bilang normalisasi diteruskan. Untuk pelaksanaan pembayaran pembebasan lahan paling lambat bulan April tahun ini," kata Agus di Makasar, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

Dalam waktu dekat penetapan bidang lahan warga yang terdampak normalisasi oleh panitia pengadaan tanah (P2T) bakal dilakukan.

Merujuk hasil perbincangannya dengan Juaini, Agus menuturkan Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan.

"Kalau anggaran sudah siap, dari dulu siap. Kendala waktu mau pembebasan lahan dulu kan penlok (penetapan lokasi) terhenti dan ada efisiensi anggaran," ujarnya.

Namun dia tak mengetahui pasti berapa anggaran yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk membayar ganti rugi rumah warga.

• Ahmad Yohan: 298 Voters PAN Solid Dukung Mulfachri-Hanafi

• BREAKING NEWS Tawuran Antar Kelompok Pelajar Kembali Pecah di Kota Depok, Seorang Jadi Korban

Untuk sekarang dia baru bisa memastikan warganya di RW 03 dan RW 04 yang bermukim dekat bibir Kali Sunter setuju pindah.

"Kalau setiap kebanjiran kan warga repot juga, rumahnya rusak. Harus selalu diperbaiki setiap habis banjir, makannya warga setuju normalisasi," tuturnya.

Normalisasi bertujuan menyelesaikan masalah banjir di wilayah RW 03, 04, 10, 11, dan 12 yang terdampak banjir luapan Kali Sunter.

Dari keseluruhan wilayah, ketinggian air yang merendam permukiman RW 03 dan RW 04 paling buruk karena mencapai 3 meter lebih.

"Warga sudah setuju. Mereka juga mau pindah dari rumahnya yang sekarang karena sudah bosan kebanjiran, sudah dari lama warga setuju normalisasi," lanjut Agus.