Polemik Pembangunan Hotel di TIM
Forum Seniman: Mendadak kami Hancur Berantakan, DPR Intervensi, Setuju Moratorium Revitalisasi TIM
Pada dasarnya para seniman setuju jika revitalisasi yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta tersebut demi membuat TIM lebih baik.
Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Hal tersebut diputuskan seusai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Dalam rapat itu, para seniman mengaku tak pernah diajak bicara soal revitalisasi TIM. Mereka pun menolaknya.
"Kami akan memanggil Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.
Selain Anies, Komisi X juga akan memanggil DPRD DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang terlibat dalam revitalisasi TIM.
"DPRD DKI dan PT Jakpro yang diposisikan dalam Pergub Nomor 63 sebagai pelaksana dari pembangunan atau revitalisasi TIM ini," ucap Huda.
Berikutnya, kata Huda, Komisi X DPR yang membidangi urusan kebudayaan bakal mengagendakan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi revitalisasi TIM.
Menurutnya, hal ini demi mengetahui situasi terkini di lapangan.
Ia menyebut Komisi X DPR menyetujui jika revitalisasi TIM dimoratorium.
"Kami akan lakukan secepatnya (sidak). Karena kami menghendaki moratorium, menyetujui moratorium, artinya kami berharap dengan sidak ini kami tahu situasinya seperti apa di sana," tuturnya.
"Yang kedua supaya publik juga memberikan dukungan terhadap moratorium ini," tegas Huda.
Pembangunan hotel bintang lima di kawasan TIM, Cikini, Jakarta Pusat menjadi polemik.
Kalangan seniman serta budayawan tak ingin kawasan budaya tersebut berubah jika direvitalisasi terutama karena adanya pembangunan hotel.
Polemik ini berujung pemangkasan penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Jakpro hanya diberikan Rp 200 miliar untuk revitalisasi TIM.
Secara keseluruhan, PMD untuk Jakpro dipangkas Rp 1,9 triliun.
