Virus Corona di Indonesia
Ketum KNPI Sarankan Dana Pilkada untuk Tangani Pandemi Corona
Ketum KNPI Haris Pertama menyarankan Pemerintah dan DPR untuk kembali mempertimbangkan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020.
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menyarankan Pemerintah dan DPR untuk kembali mempertimbangkan penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan September 2020.
“Melihat kondisi kekinian, sebaiknya Kemendagri dan DPR RI pertimbangkan penundaan pelaksanaan Pilkada.” ujar Haris dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2020).
Menurutnya, bukan hanya tahapan yang diindur tetapi pelaksanaannya dapat ditunda hingga tahun depan.
“Selain kegiatan tahapan pilkada yang berpotensi keramaian, pelaksanaannya nanti juga akan mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp 15 triliun, dana itu sebaiknya digunakan pemerintah untuk mengatasi pandemi Corona yang semakin menggila di Republik ini," tutur Haris.
• Jakarta Diserang Virus Corona, Durasi Penutupan Tempat Wisata Milik Pemprov DKI Diperpanjang
• Jemaahnya Positif Corona, Masjid Jami Kebon Jeruk yang Selalu Ramai Jamaah Dalam dan Luar Negeri
Diketahui, tiga tahapan yang ditunda KPU adalah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.
“Sebaiknya pemerintah dan DPR utamakan kepentingan rakyat dan kesehatan rakyat diatas segalanya.” tegas Haris.