Antisipasi Virus Corona di DKI
Soal PSBB, Pihak PT MRT Jakarta dan LRT Menunggu Mandat Pemprov DKI Jakarta
Pihak PT MRT Jakarta menanggapi ihwal konsep pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Suharno
Diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, dikabarkan telah menyetujui usulan PSBB yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menyoal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut belum mendapat instruksi atau arahan lebih lanjut dari Gubernur Anies Baswedan.
"Belum, belum (ada arahan lagi)," ucapnya, Selasa (7/4/2020).
Bahkan, ia pun menyatakan belum menerima surat balasan dari Kementerian Kesehatan menyoal PSBB.
"Belum, sampai saat ini belum," ujarnya.
Meski demikian, Syafrin menyebut, dalam penerapan pembatasan transportasi, Jakarta tidak bisa melakukannya sendiri.
Sebabnya, mobilitas di Jakarta sangat dipengaruhi oleh wilayah peyangga, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang.
"Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi harus dilihat menjadi satu kesatuan wilayah karena pergerakannya itu tidak lagi dibatasi oleh wilayah administrasi," kata Syafrin.
"Tetapi daerah sudah terintegrasi menjadi satu kesatuan utuh," sambungnya.
Karenanya, Syafrin menyebut Anies Baswedan sendiri mengusulkan agar PSBB tidak hanya diterapkan di Jakarta, tapi juga di Jabodetabek.
"Pak gubernur mengusulkan karena memang kewenangan beliau di Provinsi Jakarta, usulannya Jakarta, tapi menyarankan kalau bisa penetapannya Jabodetabek. Itu yang kita harapkan," tutupnya.