Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

William PSI Minta Anies Baswedan Paparkan Secara Online Penerima Paket Sembako saat PSBB

Politisi PSI William Aditya Sarana meminta Pemprov DKI membuka pendaftaran penerima bantuan sosial Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) online.

TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih PSI, William Aditya Sarana, saat diwawancarai Wartawan, sebelum pelantikan jabatan anggota DPRD DKI Jakarta, di area kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi PSI William Aditya Sarana meminta Pemprov DKI membuka pendaftaran penerima bantuan sosial Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara online.

Terlebih saat ini, bansos bukan hanya diperuntukan bagi warga miskin, tapi juga untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa digaji.

"Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos," ucapnya, Selasa (14/4/2020).

Saat ini, proses pendistribusian bansos sendiri hanya berdasarkan data bansos eksisting yang selama ini terdaftar dalam Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus), Program Pangan Murah, Kartu Lansia, hingga Kartu Disabilitas.

Gugus Tugas Covid-19 Kota Depok Siapkan 22 Check Point Hingga Dapur Umum Untuk Pelaksanaan PSBB

Sedangkan, bagi pekerja yang baru kena PHK dan masyarakat yang berdomisili di Jakarta namun tidak memiliki KTP DKI belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

Bila ingin mendapat bansos berupa paket sembako ini, mereka harus melapor kepada Ketua RW sambil membawa surat keterangan domisili dari pihak RT setempat.

Selain itu, mereka juga harus mengisi formulir permohonan penerimaan bansos PSBB DKI Jakarta.

ia pun menilai, cara seperti ini rentan penyelewengan dan menambah beban kerja pengurus RT/RW yang harus melakukan pendataan secara manual.

PSBB di Kota Bekasi: Ojol Dilarang Bawa Penumpang, Motor Pribadi Boleh Asal Penuhi Kewajiban Ini

"Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status dan proses pendataan bansos," ujarnya.

William pun menyaran Pemprov DKI untuk mencotoh Pemkot Bekasi yang telah berhasi membuat sistem penerimaan yang transparan dengan membuat situs bansoscovid19.bekasikota.go.id.

Selain bisa dimanfaat untuk mengecek dan mendaftar penerima bansos, melalui situs tersebut pemerintah juga bisa memberi informasi terkait skema pemberian bansos.

Sebab, masyarakat kini dilanda kebingungan lantaran minim mendapatkan informasi terkait bantuan tersebut.

3 Curanmor Asal Lampung Ditangkap: 32 Aksi dalam 2 Pekan, Dijual Rp 2 Juta, 15 Motor Motor Disita

"Sistem informasi ini nanti juga harus memuat penjelasan tentang berbagai skema bansos yang bisa diperoleh warga. Kalau perlu, sistem ini menghubungkan berbagai link pendaftaran bansos yang terpisah-pisah," kata William.

"Jadi, semacam one stop service and information center terkait bansos,” sambungnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved