Wali Kota Bekasi Bingung Kematian Covid-19 Capai Ratusan Jiwa, Tapi Warga Sedikit yang Sadar

"Tapi saya sore ini mau bertemu dengan teman-teman Bupati dan Wali Kota di Bodebek ini dan nanti malam kita buat konsep surat dan kita laporkan kepada pak Gub," ujarnya.

Perpanjangan masa PSBB tetap berada pada kewenangan Kementerian Kesehatan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya memgajukan dan menjalankan setelah disetujui.

"Nanti setelah pertemuan dengan Bupati Wali Kota Bodebek kita akan lebih rinci terkiat surat kordinasi ke pak Gub, apa saja yang harus kita lakukan," ucapnya.

"Seluruhnya harus kita sampiakan (ke pak Gubernur Jawa Barat), kecuali kalau perpanjangannya itu diberikan kewenangan kepada kita."

"Tapi saya nanya kepada sekda DKI perpanjangannya itu meminta kembali kepada Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Dia berharap, keputusan perpanjangan PSBB di Bodetabek bakal berbarengan agar tidak terjadi kekosongan daerah yang saling berbatasan ini.

"Kalau kaya kemren kan bareng (pelaksaan PSBB Bodebek), terus pak gub bikin ke Kemenkes mudah-mudahan ini (perpanjangan) juga sama biar cepat, karena jangan sampai terjadi ada kekosongan," tegasnya.

Penerima Paket Sembako

Sampai saat ini, jumlah data penerima bantuan sosial berupa sembako bagi mereka yang secara ekonomi terdampak Covid-19 di Bekasi mencapai 200.483 kartu keluarga (KK).

Jumlah itu gabungan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan di tingkat pemerintah daerah baru-baru ini.

"Gabungannya jadi Kemensos mau memberikan 200.483 KK. Nah yang masuk DTKS itu ada 106 ribu KK, sisanya sekitar 94 ribu KK akan diberikan dari Gubernur dan Wali Kota," kata Rahmat.

Dia menjelaskan, untuk warga yang masuk ke dalam DTKS, bansos akan diberikan langsung melalui Kemensos.

Mereka biasanya merupakan warga yang masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Sementara untuk 94 ribu KK yang juga akan diberikan Bansos, Rahmat mengaku masih akan didiskusikan oleh Gubernur Jawa Barat terkait pembagiannya dengan Pemerintah Kota Bekasi.