Dana Rp 100 Miliar Belum Terpakai, Pemkot Tangsel Masih Andalkan Bantuan Instansi Tangani Covid-19

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Sejak kasus Covid-19 pertama di Tangerang Selatan (Tangsel), pemrintah kota (Pemkot) langsung bergerak memutar otak untuk langkah penanggulangan.

Sampai saat ini, Rabu (29/4/2020), jumlah kasus dari mulai orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan positif, sudah mencapai 1.000-an kasus.

Pada Kamis (9/4/2020), Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, mengatakan, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar untuk penanggulangan Covid-19.

Dana tersebut masih menjadi pertanyaan, lantaran sampai lebih dari sebulan sejak kasus Covid-19 pertama muncul dana bantuan sosial (bansos) belum sampai ke masyarakat.

Terlebih, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berlangsung 10 hari.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tangsel, Warman Syanudin, mengungkapkan, dari alokasi dana Rp 100 miliar, sebagain sudah dipisahkan lagi ke sejumlah dinas.

Sebanyak Rp 40 miliar untuk Dinas Sosial (Dinsos), Rp 7 miliar untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rp 2 miliar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta).

"100 miliar kan perencanaan, pelaksanaan belum seperti Dinkes belum semua. Apalagi Dinsos baru pendataan. Uangnya dari Dinkes Rp 7 M, Dinsos 40 M, ke Perkim untuk Rumah Covid sekitar 2 M. Itu saja yang lain belum," ujar Warman di Kantor Pemkot Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Tangsel, Rabu (29/4/2020).

Alokasi yang sudah dipisah per dinas itupun belum digunakan sama sekali.

"Kan perencanaan, pelaksanaan belum seperti Dinkes belum semua. Apalagi Dinsos baru berapa, kan pendataan masih berlanjut. Tapi uangnya sudah disiapkan," ujarnya.

Warman mengatakan, pihaknya belum menerima laporan penggunaan dana tersebut.

Selama ini, penanggulangan Covid-19 masih mengandalkan bantuan dari instansi lain.

• KPK Pamerkan Tersangka saat Rilis Kasus, Ancaman Pidana Mati Hingga Respon Anggota Komisi III

• Hooq Akan Tutup Layanan di Indonesia 30 April

"Belum, kan harusnya laporan dulu tapi sampai sekarang belum ada laporan. Jadi masih seperti di BPBD kan masih ada bantuan APD, Masker kan masih menggunakan itu. Jadi kita merencanakan sampai segitu tadi 100 M, pelaksanaannya nanti sesuai dengan kapasitas. Seperti di BPBD belum ada belanja-belanja karena memang bantuan dari pusat, masyarakat, masih banyak yang kita miliki," ujarnya.

Warman menegaskan kembali bahwa peralatan kelengkapan medis seperti alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis pun masih mengharapkan sumbangan masyarakat.

"Masih menggunakan barang-barang yang disampaikan masyarakat, perushaan. Seperti sekarang ini dari BRI mau ngasih APD, masker, sepatu bot itu kan untuk kita gunakan jadi itu yang kita pakai. Baru bantuan setelah itu baru disesuaikan," jelasnya.