Antisipasi Virus Corona di DKI
Pemprov DKI Jakarta Potong Subsidi Untuk MRT, LRT dan TransJakarta: Dialihkan ke Penanganan Covid-19
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran belanja subsidi beberapa sektor termasuk untuk sektor transportasi dipangkas.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Suharno
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran belanja subsidi beberapa sektor termasuk untuk sektor transportasi dipangkas.
Hal ini diusulkan lantaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara keseluruhan ikut dipangkas.
Semula Rp 87,95 triliun, kini menjadi Rp 47,18 triliun (turun 53,65 persen).
Pemotongan subsidi ini dibahas saat rapat pembahasan penyesuaian APBD 2020, kemarin (5/5/2020).
Dalam pemaparannya kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mereduksi subsidi PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, dan PT TransJakarta.
• Pemprov DKI Jakarta Sebut 80 Ribuan Warga Ikuti Rapid Test: 3.117 Positif Covid-19
"Subsidi transport (LRT, MRT, dan TransJakarta dikurangi 50 persen," tercatat pada poin dua, dalam dokumen yang diterima Wartawan, Rabu (6/5/2020).
Masih dalam dokumen tersebut, rincian subsidi PT MRT Jakarta merosot dari Rp 825 miliar menjadi Rp 412,5 miliar.
Untuk subsidi PT LRT Jakarta menurun dari Rp 439,62 miliar menjadi Rp 219,81 miliar.
Teruntuk subsidi PT TransJakarta pun ikut terjun dari Rp 3,29 triliun menjadi Rp 1,97 triliun.
Pemprov DKI pun merasionalisasi subsidi pangan dari Rp 1,01 triliun, dikurangi 50 persen sehingga totalnya Rp 568,86 miliar.
Untuk subsidi septic tank senilai Rp 10 miliar (dikurangi 100 persen).
Total belanja subsidi yang semula ditetapkan dalam APBD 2020 yakni senilai Rp 5,57 triliun, kini diusulkan menjadi Rp 3,17 triliun.
Total nilai yang dirasionalisasikan senilai Rp 2,4 triliun.
Mengingat realisasi anggaran hingga 14 April 2020 telah mencapai Rp 783,03 miliar.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, menjelaskan angka yang telah dirasionalisasi kemungkinan dapat berkurang.
"Setelah dirasionalisasi, begitu masih kurang-lebih, ini masih angka optimis," ucap Suhaimi, saat dikonfirmasi.
"Artinya masih kemungkinan berkurang lagi. Nanti kami lihat pada Agustus (mendatang), soalnya September ada anggaran resmi perubahan," lanjutnya
Diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut APBD 2020 menurun hingga 53 persen (dari total Rp 87,95 triliun) gegara pandemi Covid-19.
• Pandemi Covid-19 Bikin Stok Darah di DKI Menipis, Dari 1.700 Kantong Jadi Hanya 300 Kantong Per Hari
"Kami mengalami kontraksi hampir 53 persen berkurang. Anggaran kami tinggal 47 persen dari anggaran semula," ucap Anies, saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) melalui telekonferensinya, Kamis (23/4/2020).
Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak rata-rata pun berkurang sekira 50 persen lebih.
PAD semulanya Rp 57,561 triliun, diprediksi turun pada nilai Rp 26,423 triliun.
