Komisi A DPRD DKI Jakarta Sebut Anggaran Covid-19 Tak Sekedar Bansos
Dana bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Ibu Kota dinilai cukup.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
"Katanya, mereka (Dinas Sosial DKI) sampai sekarang tidak diberikan data Banpres (bantuan Presiden) dari Kemensos (Kementerian Sosial)," tambahnya.
Menurut Zita, hal ini membuat proses bantuan sosial menjadi tumpang-tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Ini kan yang membuat tumpang-tindih. Niatnya baik, tapi pelakasanannya tidak tertata rapih, jadinya kurang baik," jelas Zita.
• Siswi SMP Dibunuh Hingga Ditemukan Tinggal Kerangka di Kebun, Kasus Berawal dari Utang Rp 250 Ribu
• Cocok Disajikan saat Berbuka Puasa, Berikut 5 Resep Olahan Ubi: Donat Brownies hingga Dorayaki Ubi
Dia berharap, koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terjalin baik ke depannya.
"Saya berharap kedepannya ada koordinasi yang jelas dari pemerinta pusat dan provinsi daerah," harapnya.
"Tidak ada masalah bantuan provinsi maupun pusat, yang penting itu pelaksanaan lapangannya," lanjut Zita.
Data perihal bantuan sosial selama pandemi Covid-19, lanjutnya, harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat.
"Seminggu sekali kan bagus kalau bantuan turun terus, selang-seling pusat dan provinsi," ujar Zita.
"Stop salah menyalahkan, masyarakat butuh solusi," tutupnya.
