Komisi A DPRD DKI Jakarta Sebut Anggaran Covid-19 Tak Sekedar Bansos
Dana bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Ibu Kota dinilai cukup.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dana bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Ibu Kota dinilai cukup.
Demikian dikatakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, saat dihubungi, Sabtu (9/5/2020).
Namun, menurut Mujiono, anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, khususnya tim medis, dinilai kurang.
"Kalau untuk bansos cukup, tapi Covid-19 kan tidak sekadar bansos, alat kesehatan kan besar juga anggarannya," kata Mujiono.
Karena itu, Mujiono menyebut Pemerintah Pusat sebaiknya ikut membantu menyalurkan anggaran juga kepada Pemerintah Daerah.
"Ventilator baru punya berapa, kebutuhan-kebutuhan rumah sakit dengan virus corona berapa banyak, mesti di-cover juga (oleh Pemerintah Pusat)," jelas Mujiono.
Menyoal tudingan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati Pemprov DKI tak punya anggaran bansos, Mujiono sebaiknya bertemu dengan Anies Baswedan.
Tujuannya, biar mereka dapat menjalin komunikasi yang baik dan bukan tuding-tudingan.
"Biar Pak Anies yang menjelaskan kondisinya seperti apa," tambah Mujiono.
Jakarta Miniatur Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN, Zita Anjani, mengatakan kota Jakarta merupakan miniatur Indonesia.
Zita mengatakan hal tersebut lantaran ditengarai pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, yang menuding Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak punya anggaran bantuan sosial selama pandemi Covid-19.
"DKI adalah miniatur Indonesia, kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya Pemprov tapi (pemerintah) pusat juga," kata Zita, saat dihubungi, Sabtu (9/5/2020).
Zita menjelaskan, anggota DPRD DKI telah rapat membahas bantuan sosial bersama Dinas Sosial DKI Jakarta, beberapa hari lalu.
"Katanya, mereka (Dinas Sosial DKI) sampai sekarang tidak diberikan data Banpres (bantuan Presiden) dari Kemensos (Kementerian Sosial)," tambahnya.
Menurut Zita, hal ini membuat proses bantuan sosial menjadi tumpang-tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Ini kan yang membuat tumpang-tindih. Niatnya baik, tapi pelakasanannya tidak tertata rapih, jadinya kurang baik," jelas Zita.
• Siswi SMP Dibunuh Hingga Ditemukan Tinggal Kerangka di Kebun, Kasus Berawal dari Utang Rp 250 Ribu
• Cocok Disajikan saat Berbuka Puasa, Berikut 5 Resep Olahan Ubi: Donat Brownies hingga Dorayaki Ubi
Dia berharap, koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terjalin baik ke depannya.
"Saya berharap kedepannya ada koordinasi yang jelas dari pemerinta pusat dan provinsi daerah," harapnya.
"Tidak ada masalah bantuan provinsi maupun pusat, yang penting itu pelaksanaan lapangannya," lanjut Zita.
Data perihal bantuan sosial selama pandemi Covid-19, lanjutnya, harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat.
"Seminggu sekali kan bagus kalau bantuan turun terus, selang-seling pusat dan provinsi," ujar Zita.
"Stop salah menyalahkan, masyarakat butuh solusi," tutupnya.
