Antisipasi Virus Corona di DKI

Banyak Warga Langgar Aturan, PDIP : Dulu Ngotot Lockdown, Sekarang PSBB Tidak Siap

Menurut Jhonny, Anies seperti tidak memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diterapkan di Jakarta selama 14 hari atau dua pekan guna mengantisipasi virus corona atau Covid-19 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi PDIP Jhonny Simanjuntak menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Padahal, sebelumnya Anies Baswedan tampak ngotot ingin menutup akses keluar dan masuk Jakarta dengan menerapkan lockdown atau pembatasan wilayah.

Menurut Jhonny, Anies seperti tidak memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat.

"Tidak terlihat niat baik (dari Anies) untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, lalu untuk apa dulu bersikeras melakukan lockdown di Jakarta jika ternyata melakukan PSBB saja belum siap," ucapnya, Senin (11/5/2020).

Anggota DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, kegagalan Anies dalam menerapkan PSBB ini tercermin dari banyaknya masyarakat yang melanggar aturan PSBB.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi akibat tidak adanya ketegasan dari Pemprov DKI dalam menerapkan aturan yang telah dibuat.

"Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan PSBB sejak 10 April, lalu diperpanjang sampai 22 Mei 2020. Tapi, masih banyak yang melanggar PSBB," kata Jhonny.

Ia mencontohkan, sedikitnya ada 660 perusahaan yang melanggar aturan PSBB. Ratusan perusahaan itu masih beroperasi meski tidak termasuk yang dikecualikan.

Cerita Pilu Bocah SD: Ibu Merantau ke Kalimantan, Melahirkan Karena Perbuatan Pamannya

Hanya 9 KK Tercatat Sebagai Penerima Bansos dari Kemensos, Warga Warakas Kecewa

Ini Alasan Pedagang Pakaian Berjualan di Sekitaran Pasar Tanah Abang Saat PSBB

Belum lagi, adanya kerumunan massa saat penutupan restoran cepat saji di pusat perbelanjaan Sarinah pada Minggu (11/5/2020) malam.

Padahal, hal tersebut bisa meningkatkan risiko penularan Covid-19.

"Hal ini mencerminkan kurangnya kontrol secara serius oleh Pemprov DKI," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved