Usulan Anggaran Rp 720 M Untuk Pengadaan Lahan RTH Tuai Kecaman Anggota Komisi C DPRD DKI

Padahal, saat ini Pemprov DKI Jakarta membutuhkan suntikan dana untuk membantu penanganan Covid-19

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggaran Rp 720 miliar yang diajukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Bina Marga DKI Jakarta menuai kecaman.

Sebab, anggaran itu diperuntukkan untuk pengadaan lahan ruang terbuka hijau (RTH).

Padahal, saat ini Pemprov DKI Jakarta membutuhkan suntikan dana untuk membantu penanganan Covid-19.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter mengungkapkan, sebelum diajukan lewat Surat Gubernur nomor 161/-1.713, pihaknya telah meminta Pemprov DKI menghapuskan anggaran tersebut.

Sebab, saat ini yang menjadi prioritas pemerintah ialah penanganan Covid-19.

"Waktu itu kita pernah rapat dengan Ketua DPRD DKI dan Sekretaris Daerah (Sekda) di Balai Kota, kami sampaikan untuk pembelian lahan dinolkan, tidak ada anggaran untuk itu," ucapnya, Sabtu (16/5/2020).

"Karena kita ingin fokus untuk penanganan Covid-19 ini, ini harus segera berakhir," sambungnya.

Saat itu, Sekda dan jajarannya pun menyetujui usulan DPRD yang meminta anggaran belanja tanah dinolkan.

Namun, betapa terkejutnya Jupiter saat melihat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta Dinas Bina Marga masih menganggarkan pembelian lahan dalam usulan perubahan APBD 2020.

Rinciannya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengajukan anggaran Rp 374,059 miliar dan Dinas Bina Marga sebesar Rp 346,482 miliar.

"Ternyata ini masih dianggarkan. Kami enggak mau kecolongan, semua anggaran akan kami teliti lagi," ujarnya saat dikonformasi.

Politisi NasDem ini pun menyayangkan hal ini. Menurutnya, dua anak buah Gubernur DKI Jakarta seharusnya memprioritaskan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Wali Kota Bekasi : Petugas Sudah Bisa Terapkan Sanksi Bagi Pelanggar PSBB

Hari Ini ada 3.196 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Simak 4 Tahapan Pemeriksaan Dokumen

Pencuri Aluminium Material Puskesmas Pondok Bambu Jakarta Timur Babak Belur Diamuk Warga

Pasalnya, banyak warga miskin dan rentan miskin yang saat ini membutuhkan bantuan pemerintah.

Terlebih, saat ini ada beberapa lahan milik Pemprov yang masih terbengkalai dan belum dimanfaatkan dengan maksimal.

"Ini sangat enggak urgent ya. Ini menghamburkan sesuatu yang tidak penting," kata Jupiter.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved