Breaking News:

Usulan Anggaran Rp 720 M Untuk Pengadaan Lahan RTH Tuai Kecaman Anggota Komisi C DPRD DKI

Padahal, saat ini Pemprov DKI Jakarta membutuhkan suntikan dana untuk membantu penanganan Covid-19

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggaran Rp 720 miliar yang diajukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Bina Marga DKI Jakarta menuai kecaman.

Sebab, anggaran itu diperuntukkan untuk pengadaan lahan ruang terbuka hijau (RTH).

Padahal, saat ini Pemprov DKI Jakarta membutuhkan suntikan dana untuk membantu penanganan Covid-19.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter mengungkapkan, sebelum diajukan lewat Surat Gubernur nomor 161/-1.713, pihaknya telah meminta Pemprov DKI menghapuskan anggaran tersebut.

Sebab, saat ini yang menjadi prioritas pemerintah ialah penanganan Covid-19.

"Waktu itu kita pernah rapat dengan Ketua DPRD DKI dan Sekretaris Daerah (Sekda) di Balai Kota, kami sampaikan untuk pembelian lahan dinolkan, tidak ada anggaran untuk itu," ucapnya, Sabtu (16/5/2020).

"Karena kita ingin fokus untuk penanganan Covid-19 ini, ini harus segera berakhir," sambungnya.

Saat itu, Sekda dan jajarannya pun menyetujui usulan DPRD yang meminta anggaran belanja tanah dinolkan.

Namun, betapa terkejutnya Jupiter saat melihat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta Dinas Bina Marga masih menganggarkan pembelian lahan dalam usulan perubahan APBD 2020.

Halaman
12
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved