Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Bukti Anies Tak Pandang Bulu, Segini Besaran Dana Apresiasi TGUPP setelah Dipangkas 25 Persen

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meluruskan Kebijakan Pemprov DKI Jakarta memberikan tunjangan hari raya (THR) secara penuh kepada TGUPP.

Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta
Editor: Kurniawati Hasjanah
Kompas.com/Jessi Carina
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsi bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto. KOMPAS.COM/JESSI CARINA 

Soal THR yang secara penuh diterima anggota TUGPP juga sempat disinggung oleh August.

Ia berpendapat, kebijakan ini menimbulkan kesan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak tidak adil dan pilih kasih terhadap anak buahnya.

New Normal di Kota Bekasi, Wali Kota: Karaoke, Tempat Pijit dan Hiburan Malam Belum Boleh Buka

Sebab, tunjangan bagi para ASN ini seharusnya diberikan berdasarkan kinerja yang dapat diukur secara terukur dan transparan.

"Pak Gubernur harus sadar bahwa tunjangan penghasilan itu hal yang penting dan sangat sensitif bagi para pegawai. Pak Gubernur harus mampu bertindak adil," kata August.

Menurut dia, pemotongan tunjangan kinerja ASN sendiri tak dapat dihindarkan, mengingat realisasi pendapatan daerah anjlok imbas pandemi Covid-19.

Di sisi lain ada juga SKPD yang harus bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berisiko tinggi terpapar Covid-19.

"Saya kira ASN bisa legowo jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19," ia mencontohkan.

Kebijakan pemberian tunjangan lebih besar juga bisa dialokasikan ke para pegawai yang bersinggungan langsung dengan masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

August Hamonangan mencontohkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, pegawai kelurahan dan kecamatan, serta BPBD.

''Ini Soal Empati''

Terkait soal THR penuh untuk anggota TUGPP, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono turut angkat bicara saat dihubungi terpisah.

Ia mengatakan pemberian THR secara penuh untuk anggota TGUPP itu tidak menyalahi aturan.

Daftar 20 Jurusan UI yang Paling Banyak Peminat, Cek Daya Tampungnya di SBMPTN 2020

Sebab, aturan terkait gaji dan THR bagi TGUPP diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tersendiri dan ini berbeda dengan para PNS.

"TGUPP adah pekerja paruh waktu yang setiap tahun diperpanjang," ujar Mujiyono, Kamis (28/5/2020).

"Pekerja kontrak dan bukan ASN. Mereka pakai Pergub tersendiri soal TGUPP," bebernya. 

Ketua Komisi A Mujiyono (kanan) dan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta di Jembatan Pulau Reklamasi usai meninjau aliran Kali Cengkareng Drain.
Ketua Komisi A Mujiyono (kanan) dan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta di Jembatan Pulau Reklamasi usai meninjau aliran Kali Cengkareng Drain. (TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA HIKARI PUTRA)

Senada dengan Chaidir, terkait pemberian gaji dan THR bagi TGUPP sendiri dianggarkan oleh Bappeda lewat komponen belanja langsung.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang diberikan untuk para pegawai masuk dalam komponen belanja tidak langsung dalam APBD DKI Jakarta.

"Secara aturan memang benar, belum ada peraturan yang merevisinya," ujar Mujiyo.

"Nomenklaturnya juga masuk dalam komponen belanja langsung bukan belanja tidak langsung," imbuh dia.

Meski secara aturan tidak melanggar, politikus Partai Demokrat ini menyelipkan pesan moral.

Ia mengingatkan akan pentingnya rasa empati yang dimiliki oleh para anggota TGUPP.

Sebab, jumlah nominal uang yang diterima oleh para anggota TGUPP itu sangat besar.

Sedangkan, saat ini banyak warga Jakarta yang terpaksa kehilangan mata pencariannya imbas mewabahnya Covid-19.

"Secara aturan benar, tapi ini soal empati. Kesadaran, saya menyarankan semua pihak berempati terhadap kondisi seperti saat ini.

Diungkap Politikus PSI

Soal besaran THR yang diterima anggota TGUPP ini sempat diungkap oleh William Sarana Aditya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI ini membeberkan besaran THR yang diterima penuh anggota TGUPP di media sosial twitter miliknya (@willsarana).

"TGUPP, THR-nya full turun. ASN DKI dipotong berikut dengan TKD-nya. TGUPP jauh lebih kuat dari ASN kita tampaknya," tulis William dikutip TribunJakarta.com.

Dalam unggahannya itu, William memperlihatkan sebuah dokumen berjudul 'Daftar Pembayaran Keuangan Hak dan Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan'.

Dalam dokumen itu, nominal uang yang diterima para anggota THR cukup fantastis, mulai dari Rp 22 juta hingga Rp 50 juta.

Artikel ini disarikan dari berita TribunJakarta.com dan Kompas.com dengan judul: Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang Apresiasi; dan Terjawab Anggota TGUPP Terima THR Penuh Meski Pandemi, Politikus Demokrat Selipkan Pesan Moral

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved