Viral di Media Sosial

Viral Surat Anggota DPRD Minta Loloskan Siswa PPDB, Kepsek Buka Suara: Banyak Juga yang Mengancam

Di media sosial viral sebuah surat rekomendasi dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Barat.

Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Siti Nawiroh
Kompas.com
Di media sosial viral sebuah surat rekomendasi dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Barat. 

"Surat dari siapapun silakan saja, kita tetap terima, namanya orang mau silaturahim kita tidak menolak," kata Asep.

Meski demikian, menurut Asep, siswa yang diterima masuk ke sekolahnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam proses PPDB.

"Sejauh anak itu memenuhi syarat, pasti kita terima, misalnya kalau lewat jalur prestasi, nilai matematika dan IPA minimal harus 80," ucap Asep.

"Kalau jalur anak berkebutuhan khusus ya harus benar berkebutuhan khusus, kalau jalur afirmasi harus ada surat tidak mampu, anak guru ya harus benar anak guru," imbuhnya.

Zaskia Adya Mecca Perlihatkan Foto USG Anak Kelimanya, Sang Putra Malah Nangis: Ini Jelek Banget

Asep memastikan bahwa dia tidak akan menghalangi siswa untuk masuk ke sekolahnya apabila memang memenuhi persyaratan, meski dibarengi dengan surat rekomendasi dari instansi apapun.

"Kalau pesannya masuk akal dan sesuai aturan, biar sistem yang menyeleksi," kata Asep.

Sementara itu sang anggota DPRD membantah apabila surat rekomendasi tersebut dinilai sebagai upaya intervensi.

Dia berdalih bahwa keputusan untuk menerima atau tidak siswa tersebut tetap menjadi kewenangan penuh kepala sekolah SMK Negeri 4 Bandung.

Tanya Soal Malam Pertama ke Ruben Onsu, Ivan Gunawan Minta Ayu Ting Ting Minum Madu: Nanti Gak Kuat

"Tapi persoalannya itu kan online. Nanti diserahkan saja ke sekolah. Ini karena masyarakat meminta saya buatkan saja, tidak ada istilahnya penekanan. Itu mah, silakan diserahkan ke Kepsek," kata Dadang.

Saat ditanya soal hubungan dengan siswa peserta PPDB yang direkomendasikan, Dadang enggan menjawab.

Dia mengatakan bahwa surat tersebut dibuat untuk melayani aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

"Mungkin dengan sistem zonasi dan saya lagi menyoroti tentang persediaan sarpras. Karena mungkin sarpras di Jabar belum memadai secara seluruhnya, sehingga keinginan masyarakat untuk menyekolahkan sangat antusias. Itu mah silakan sekolah yang menentukan," kata Dadang.

Dimanakah dr Terawan Selama Ini? Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Beri Jawaban ini ke Najwa Shihab

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved