Jokowi Marahi Menteri saat Rapat Covid-19 dan Ancam Reshuffle, Gerindra: Memang Sangat Disayangkan

TRIBUNJAKARTA.COM - Gerindra buka suara terkait video Presiden Joko Widodo atau Jokowi marahi menteri Kabinet Indonesia Maju.

Video Jokowi marahi menteri ini sebenarnya terjadi pada rapat kabinet terbatas tanggal 18 Juni 2020 lalu tetapi baru diupload di akun youtube Sekretariat Presiden Minggu (28/6/2020).

Saat Jokowi marahi menteri, orang nomor satu di Indonesia ini jengkel karena ada menteri yang masih kerja dan keluarkan kebijakan biasa saja di tengah pandemi Covid-19.

• Jokowi Marahi Menteri saat Rapat Bahas Pandemi Covid-19: Apa-apaan Ini? Saya Jengkelnya di Situ

• Seorang Penumpang dari Soekarno-Hatta Positif Covid-19 Bisa Masuk, Ini Penjelasan Garuda Indonesia

• Tangis Istri saat Penjual Cilok Tewas Ditembak Begal, Ungkap Ciri-ciri Pelaku Diduga Berusia Remaja

• Ruben Onsu Ungkit Perlakuan Raffi Ahmad pada Laudya Cynthia Bella Saat Pacaran, Begini Respon Nagita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika Jokowi marahi menteri dan ingin melakukan reshuffle kabinet.

"Kalau siapa yang layak direshuffle saya pikir Pak Jokowi sudah tahu, menteri-menteri mana yang lelet kerjanya dan tidak punya sense of crisis saat terjadinya dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, keadaan sosial masyarakat, serta PHK buruh," kata Arief Poyuono kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

Menurutnya, bekerja dengan tipe kepemimpinan Jokowi paling menyenangkan bagi para menteri, di mana Jokowi itu seorang yang berani mengambil risiko apapun untuk kepentingan rakyat dan negara.

Arief Poyuono mencontohkan Jokowi yang menawarkan kebijakan berupa Perppu maupun Perpres jika ada hambatan terhadap penanganan Covid-19, untuk menyelamatkan ekonomi kecil dan ancaman buruh yang mengalami PHK serta menciptakan pertahanan kesehatan (health security) bagi ancaman pandemi.

"Tapi memang sangat disayangkan banyak menteri dan pimpinan lembaga dalam menghadapi pandemi tidak banyak melakukan tindakan atau kebijakan extraordinary sehingga berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional dan health security bagi masyarakat," ujarnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mengalami minus pertumbuhan, Arief menilai instrumen untuk mencegah minus pertumbuhan ekonomi, seperti belanja pemerintah untuk bansos sangat lamban dan belum mencapai 100 persen.

Begitu pula belanja alat kesehatan dan alat pelindung diri juga sangat sedikit dan terlambat.

"Begitu juga realisasi dana penyelamatan ekonomi nasional akibat Covid terutama untuk sektor UMKM, penyelamatan kredit macet korporasi akibat PSBB juga tak kunjung dieksekusi. Padahal daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya 4 bulanan untuk bisa tutup dan tetap mengaji pegawainya," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

Simak Isi Lengkap Pidato Jokowi:

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.