Jokowi Marahi Menteri saat Rapat Covid-19 dan Ancam Reshuffle, Gerindra: Memang Sangat Disayangkan

TRIBUNJAKARTA.COM - Gerindra buka suara terkait video Presiden Joko Widodo atau Jokowi marahi menteri Kabinet Indonesia Maju.

Video Jokowi marahi menteri ini sebenarnya terjadi pada rapat kabinet terbatas tanggal 18 Juni 2020 lalu tetapi baru diupload di akun youtube Sekretariat Presiden Minggu (28/6/2020).

Saat Jokowi marahi menteri, orang nomor satu di Indonesia ini jengkel karena ada menteri yang masih kerja dan keluarkan kebijakan biasa saja di tengah pandemi Covid-19.

• Jokowi Marahi Menteri saat Rapat Bahas Pandemi Covid-19: Apa-apaan Ini? Saya Jengkelnya di Situ

• Seorang Penumpang dari Soekarno-Hatta Positif Covid-19 Bisa Masuk, Ini Penjelasan Garuda Indonesia

• Tangis Istri saat Penjual Cilok Tewas Ditembak Begal, Ungkap Ciri-ciri Pelaku Diduga Berusia Remaja

• Ruben Onsu Ungkit Perlakuan Raffi Ahmad pada Laudya Cynthia Bella Saat Pacaran, Begini Respon Nagita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika Jokowi marahi menteri dan ingin melakukan reshuffle kabinet.

"Kalau siapa yang layak direshuffle saya pikir Pak Jokowi sudah tahu, menteri-menteri mana yang lelet kerjanya dan tidak punya sense of crisis saat terjadinya dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, keadaan sosial masyarakat, serta PHK buruh," kata Arief Poyuono kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

Menurutnya, bekerja dengan tipe kepemimpinan Jokowi paling menyenangkan bagi para menteri, di mana Jokowi itu seorang yang berani mengambil risiko apapun untuk kepentingan rakyat dan negara.

Arief Poyuono mencontohkan Jokowi yang menawarkan kebijakan berupa Perppu maupun Perpres jika ada hambatan terhadap penanganan Covid-19, untuk menyelamatkan ekonomi kecil dan ancaman buruh yang mengalami PHK serta menciptakan pertahanan kesehatan (health security) bagi ancaman pandemi.

"Tapi memang sangat disayangkan banyak menteri dan pimpinan lembaga dalam menghadapi pandemi tidak banyak melakukan tindakan atau kebijakan extraordinary sehingga berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional dan health security bagi masyarakat," ujarnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mengalami minus pertumbuhan, Arief menilai instrumen untuk mencegah minus pertumbuhan ekonomi, seperti belanja pemerintah untuk bansos sangat lamban dan belum mencapai 100 persen.

Begitu pula belanja alat kesehatan dan alat pelindung diri juga sangat sedikit dan terlambat.

"Begitu juga realisasi dana penyelamatan ekonomi nasional akibat Covid terutama untuk sektor UMKM, penyelamatan kredit macet korporasi akibat PSBB juga tak kunjung dieksekusi. Padahal daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya 4 bulanan untuk bisa tutup dan tetap mengaji pegawainya," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

Simak Isi Lengkap Pidato Jokowi:

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati bapak Wakil Presiden, para menko, para menteri.

Yang saya hormati seluruh ketua dan pimpinan lembaga yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu per satu.

Bapak ibu sekalian yang saya hormati, suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis.

Kita juga mestinya semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia.

Tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama.

Hati-hati, OECD terakhir sehari dua hari lalu menyampaikan bahwa growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya.

Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita.

Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini normal, berbahaya sekali.

Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary.

Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya.

Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis.

Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?

Mestinya, suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semua mestinya.

Kalau perlu kebijakan Perppu, ya Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, Perpres saya keluarkan. Kalau sudah ada PMK, keluarkan.

Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.

Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis.

Yang kedua, saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja.

Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik.

Jadi belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat.

Kalau perlu Perpres, saya keluarkan perpresnya untuk pemulihan ekonomi nasional.

Misalnya, saya beri contoh bidang kesehatan tuh dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,35 persen coba?

Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi.

Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis segera keluarkan.

Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu.

Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extra ordinary. Harusnya 100 persen.

Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro, mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya.

Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa. Berbahaya sekali.

Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi.

Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK.

Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita.

Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extra ordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan. Enggak ada.

Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatin perppu, kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya.

Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru mengganggu.

Sekali lagi, langkah-langkah extra ordinary betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka.

Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara.

Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan.

Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu, sudah.

Artinya tindakan-tindakan yang extra ordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Saya betul-betul minta pada bapak ibu dan saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan.

Kerja keras, dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis.

Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Tonton Videonya: