Pilkada Kota Tangsel

Pilkada Tangsel Zona Merah, Komisioner Bawaslu Singgung Netralitas ASN

Tangerang Selatan (Tangsel) masuk dalam kategori zona merah pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Tribunnews.com/Glery Lazuardi
Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Tangerang Selatan (Tangsel) masuk dalam kategori zona merah pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar, memaparkan penyebab Tangsel menjadi salah satu wilayah yang paling diawasi.

Fritz Edward Siregar menyebut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lah yang menjadi penyebab.

"Kalau kita melihat Tangsel ini salah satu dasar dari indeks kerawanan, adalah konteks sosial politik. Konteks sosial politik itu adalah berkaitan dengan hubungan antara partai politik, kemudian para pemimpin daerah dan termasuk juga netralitas ASN," ujar Fritz Edward Siregar saat mengunjungi Kantor Bawaslu Tangsel, di bilangan Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Selasa (30/6/2020).

Fritz Edward Siregar mengatakan, di Tengsel sendiri sudah banyak ASN mendaklarasikan diri sebagai bakal calon wali kota.

Sebut saja Sekda Tangsel Muhamad, Lurah Cipayung Tomi Patria Edwardi dan juga beberapa nama yang muncul pada dinamika politik Tangsel.

Benyamin Davnie, meskipun bukan seorang ASN, namun ia merupakan wakil wali kota Tangsel aktif yang berpengaruh terhadap ASN jajarannya.

"Pada saat bahwa ada seorang ASN apalagi pejabat tinggi ASN itu menjadi calon ataupun bakal calon maka Bawaslu harus bisa melihat bagaimana potensi pelanggatan netralitas ASN itu sangat mungkin terjadi," ujarnya.

Bawaslu seperti tak boleh berkedip demi memantau kegiatan para ASN yang rawan konflik kepentingan.

"Sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk mencegah sehingga netralitas itu tetap dipatuhi itu harus dilakukan, termasuk juga apa bila muncul dugaan-dugaan pelanggaran itu harus segera dilanjutkan proses penindakannya," ujarnya.

Wali Kota Bekasi Dinilai Salah Kaprah Sebut Limbah Masker Bekas Pakai Warga Boleh Dibuang ke TPA

Besok Diterapkan, Ini Sanksi Bagi Toko dan Pasar Bila Masih Pakai Kantong Plastik

Fritz mentebutkan sejumlah dasar hukum tentang netralitas ASN termasuk Undang-undang nomor 5 tahun 2014.

"Sehingga itu lah salah satu dasar kenapa netralitas ASN itu menjadi dasar atau indikator untuk menyatakan bahwa sebuah daerah itu rawan atau tidak," ujarnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved