Revitalisasi TIM Dilanjutkan, Jakpro Tidak Akomodasi Semua Masukan Seniman
Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, pihaknya telah duduk bersama para seniman dan telah mencapai kata sepakat untuk berdamai.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dioisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang sempat tertunda akibat adanya protes dari sejumlah seniman kini dilanjutkan kembali.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, pihaknya telah duduk bersama para seniman dan telah mencapai kata sepakat untuk berdamai.
“Revitalisasi sudah dilanjutkan sejak sebelum lebaran. Sekarang sudah enggak ada protes (dari seniman),” ucapnya, Senin (13/7/2020).
Meski mengaku telah duduk bersama dan mendengarkan masukan dari para seniman, namun Dwi menyebut, pihaknya tetap tidak akan mengubah desain gedung pertunjukan atau Graha Bakti Budaya (GBB) yang sudah dirancangnya.
Nantinya, penambahan hanya akan dilakukan untuk tempat latihan beberapa cabang seni dan juga ruang terbuka hijau (RTH) di bagian belakang TIM.
“Seniman memberi banyak masukan, sudah kami akomodasi, misalnya memberi tempat latihan. Tapi, tidak semua kami akomodasi, kalau desain (gedung) enggak bisa,” ujarnya di DPRD DKI.
Terkait dengan isu komersialisasi yang dikhawatirkan oleh para seniman, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga menampiknya.
Menurutnya, tidak ada komersiaisasi dalam proyek revitalisasi TIM ini dan yang ada hanya minimalisir penggunaan kas daerah untuk keperluan perawatan gedung setelah proyek tersebut selesai.
• Menteri Terawan Ganti Istilah PDP, ODP, OTG untuk Pasien Covid-19: Suspek, Probable dan Konfirmasi
• Bila Terhambat Sinyal, Sekolah di Banten Boleh Tatap Muka Asal Lakukan Ini
• Kebakaran Rumah di Bekasi, Kisah Tragis Ibu Terpanggang Bersama Dua Anaknya Hingga Jasad Berpelukan
“Optimalisasi beda dengan komersialisasi, kami meminimalisasi biaya yang ditanggung oleh Pemprov. Kan kami harus putar otak bagaimana biaya rutin pemeliharaan engak menjadi besar dan bersumber dari APBD,” kata Dwi.
“Jadi, jangan kembali lagi kepada konsep komersialisasi,” sambungnya.