Anies Bantu Siswa Tak Lolos PPDB Bayar Uang Pangkal, Wakil Ketua DPRD Sebut Seharusnya Bisa Gratis
Politisi PAN ini pun menyebut, pihaknya di DPRD DKI bakal terus mengawal pemberian bantuan ini agar tetap sasaran
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang bakal memberi bantuan kepada calon siswa yang tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 untuk bersekolah di sekolah swasta.
Tak tanggung-tanggung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menggelontorkan dana hingga Rp 171 miliar dalam program tersebut.
Dana tersebut dialokasikan untuk membantu pembayaran uang pangkal di sekolah swasta bagi 85.508 calon siswa yang tidak lolos PPDB.
"Memang seharusnya begitu, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, yang di swasta juga harus diperhatikan," ucapnya, Senin (20/7/2020).
Politisi PAN ini pun menyebut, pihaknya di DPRD DKI bakal terus mengawal pemberian bantuan ini agar tetap sasaran.
"Wacana bantuan Rp 171 miliar ini harus kami kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran," ujarnya dalam siaran tertulis yang diterima TribunJakarta.com.
Meski demikian, Zita menyebut, seharusnya Pemprov DKI tak hanya menganggarkan dana untuk membatu pembayaran uang pangkal di sekolah swasta saja.
Ia pun mendorong Anies untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan di sekolah swasta bagi siswa tak lolos PPDB yang keluarganya terdampak Covid-19.
"Seharusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov dengar suara rakyat di bawah, semua teriak minta digratiskan masuk sekolah swasta," kata Zita.
• Ramalannya Soal Jedar dan Richard Kyle di 2019 Kini Ramai Dipuji, Mbak You: Terima Kasih Banyak
• Bajak Laut yang Diringkus di Perairan Kepulauan Seribu Resahkan Para Nelayan Selama 2 Tahun Terakhir
Dengan anggaran puluhan triliun yang dimiliki Pemprov DKI, Zita mengatakan, seharusnya tak ada alasan pemerintah tidak bisa mengratiskan biaya pendidikan bagi calon siswa yang tak lolos PPDB.
"Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Biaya Tak Terduga). Jadi, seharusmya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu gratiskan," tuturnya.
Selain bersumber dari BTT, Zita mengatakan, Pemprov DKI juga bisa memggandeng pihak lain dalam program tersebut.
"Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena sampak Covid-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," ucapnya.