Breaking News:

PPDB DKI Jakarta

Bantu Siswa Tak Lolos PPDB Masuk Sekolah Swasta, Pemprov DKI Siap Kucurkan Dana Rp 171 Miliar

Adapun angka 85 ribu ini berasal dari pemadanan data calon peserta didik tak lolos PPDB 2020/2021 dengan data penerima bantuan sosial Covid-19.

tribunpontianak
ilustrasi 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI siap mengucurkan dana hingga Rp 171 miliar untuk membantu calon siswa yang tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) 2020/2021 untuk masuk sekolah swasta.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, dana tersebut diperuntukan bagi 85.508 peserta didik yang tak lolos PPDB 2020/2021.

Adapun angka 85 ribu ini berasal dari pemadanan data calon peserta didik tak lolos PPDB 2020/2021 dengan data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.

“Perkiraan uang yang dibutuhkan sekiranya Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bantuan biaya masuk bagi siswa tedampak Covid adalah Rp 171.065.500.000,” ucapnya dalam video yang diunggah di akun youtube Pemprov DKI  dikutip TribunJakarta.com, Senin (20/7/2020).

Meski demikian, Pemprov DKI sampai saat ini belum memutuskan sumber dana yang bakal digunakan, apakah mengunakan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) atau menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020.

“Ini sudah dihitung alternatif pembiayaan, bisa melalui BTT, bisa juga APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 karena sekolah swasta memberikan kemepatan perpanjangan pembayaran (uang pangkal),” ujarnya.

Nantinya, Pemprov DKI akan terlebih dulu mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Keputusan Gubernur  (Kepgub) sebagai landasan hukum untuk mengucurkan dana Rp 171 miliar tersebut.

“Kebetulan juga sekarang ini Perda Pendidikan sedang masuk pak, ini bisa dimasukan di sini untuk memberikan dukungan uang pangkal  bagi warga tak mampu, untuk memastikn bahwa semua siswa bisa sekolah dan tidak ada kendala keuangan,” kata Catur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, anggaran Rp 171 miliar ini menjadi salah satu prioritas pihaknya.

“Jadi Rp 171 miliar ini harus dicari, artinya harus diupayakan, pendidikan untuk semuanya. Biaya pendidikan kalau tidak diurus bisa lebih malah lagi, jadi prinsipnya haus diperjangkan angka Rp 171 miliar ini,” tuturnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved