Breaking News:

Minta Jaksa Tanggapi Surat Djoko Tjandra, Hakim PN Jakarta Selatan Tunda Sidang PK Selama Sepekan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menunda sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra.

TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM
Suasana sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali yang diajukan Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menunda sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali yang diajukan Djoko Tjandra.

Ketua Majelis Hakim Nazar Effriandi meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanggapi surat Djoko Tjandra.

"Sidang ditunda sampai 27 Juni 2020 dengan agenda tanggapan JPU," kata Nazar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/7/2020).

Hakim meminta tanggapan Jaksa dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail).

"Nanti dikirim ke e-mail ruang sidang utama," ujar Hakim.

Djoko Tjandra kembali mangkir saat sidang PK digelar hari ini. Melalui kuasa hukumnya, ia mengirimkan surat ke Majelis Hakim.

Pada intinya, surat tersebut berisikan permohonan maaf Djoko Tjandra yang tidak bisa menghadiri sidang PK.

Dalam surat yang dibacakan kuasa hukum, Djoko Tjandra menulisnya dari Kuala Lumpur, Malaysia, 17 Juni 2020.

"Sebagaimana sidang sebelumnya yang ditunda pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020, saya selaku pemohon meminta maaf kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan atas ketidakhadiran karena kondisi kesehatan yang menurun, sehingga tidak bisa hadir di tengah pandemi Covid-19," kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma, saat membacakan surat itu.

Selain itu, masih dalam surat tersebut, Djoko Tjandra juga meminta Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lewat teleconference.

"Demi tercapainya keadilan, lewat surat ini saya mohon agar dapat melaksanakan pemeriksaan secara daring. Besar harapan saya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan saya," ujar Andi.

Sebelumnya, Djoko Tjandra mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 lalu.

Di hari yang sama, Djoko Tjandra juga membuat KTP elektronik atau e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Imbas dari pembuatan e-KTP itu, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dinonaktifkan dari jabatannya.

Penulis: Annas Furqon Hakim
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved