Breaking News:

Pakar Hukum Nilai RUU Cipta Kerja Bisa Jadi Solusi, Bila Tak Setuju Masih Ada Uji Materi

Menurut Teddy dalam sistem ketatanegaraan memberi peranan pada pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-undang, kemudian dibahas DPR.

Istimewa/Dok Aliansi Peduli Bangsa
Sekelompok massa yang menamakan dirinya Aliansi Peduli Bangsa mendukung Omnibus Law Cipta Kerja. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pakar Hukum deri Universitas Indonesia Dr Teddy Anggoro, berpendapat bahwa sebaiknya RUU Cipta Kerja segera disahkan.

Menurutnya, jika masih ada hal yang belum bisa diterima bisa diajukan uji materi.

Teddy yang juga aktif sebagai tim pakar di Jaringan Bonus Demografi beralasan, dari 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja, yang kontroversial dan alot perdebatan yang hanya klaster ketenagakerjaan.

Sementara sepuluh klaster yang lain relatif tidak banyak kontroversi.

"Ada satu dua hal yang kontroversi tapi tidak terlalu keras. Jadi menurut saya kalau banyak hal positif kenapa tidak disahkan saja, agar bisa jadi solusi di tengah krisis," ujar Teddy, dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).

Menurut Teddy dalam sistem ketatanegaraan memberi peranan pada pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-undang, kemudian dibahas DPR.

Setelah disahkan itu ada proses evaluasi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekjen PDIP Minta Cawalkot Tangsel Ikut Sekolah Kepala Daerah: Muhamad Mengaku Sudah Paham

Ahmad Ali: Nasdem Dukung RUU Cipta Kerja

"Bukan hanya uji formil tapi juga uji materiil. Nanti bisa dilihat subtansinya oleh Hakim MK apakah sesuai dengan UUD 45," ucap Teddy.

"Jadi jangan stuck disini. Jangan dibalik seolah ketika ada yang kontroversial jangan disahkan. Justru dengan sistem ketatanegaraan lembaga yang ada, justru harusnya itu disahkan nanti baru ada evaluasinya. Jangan karena satu hal, hal lain yang kita sepakat baik jadi tidak jalan," ujarnya.

Bagi kelompok yang masih menolak beberapa poin dalam klaster ketenagakerjaan. Teddy menyarankan untuk memanfaatkan forum konsultasi dan ruang pembahasan yang dibuka oleh DPR.

Jika setelah disahkan dianggap masih bermasalah, baru ajukan uji materi ke MK.

"Ini kan nggak selesai disitu setelah ketok palu. Amandemen ke 4 UUD 45 memberi peluang untuk melakukan review formil maupun materiil lewat MK," pungkasnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved