Soal Pembangunan di Kampung Akuarium, Anggota DPRD Mengaku Belum Diajak Bicara Pemprov DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut belum mengajak bicara DPRD DKI dalam melakukan penataan Kampung Akuarium.

"Kebetulan itu (domain) Komisi A atau D. Tapi, DPRD belum diajak bicara," ucap anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, Senin (24/8/2020).

Untuk itu, ia mengaku tak mengetahui penataan apa yang bakal dilakukan Anies di wilayah yang dulu pernah digusur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI.

Termasuk juga soal status rumah susun (rusun) yang bakal dibangun Anies, apakah berstatus rumah susun milik (Rusunami) atau rumah susun sewa (Rusunawa).

"Soal status rusun juga belum ada pembicaraan sampai saat ini," ujarnya.

Dihubungi terpisah, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko tak merespon saat akan dikonfirmasi.

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini beralasan dirinya sedang mengikuti rapat.

"Mohon maaf saya lagi rapat ya, terimakasih," kata dia singkat.

• Depok Zona Merah Covid-19, Petugas Gencar Gelar Razia Masker

• Kebijakan Operasional Tempat Hiburan, Wali Kota Bekasi Pertimbangkan Alasan Kemanusiaan

Seperti diberitakan sebelumnya, pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa saja membangun rusun di kawasan Kampung Akuarium tanpa melanggar aturan.

Syaratnya, status rusun yang dibangun harus berstatus rumah sewa, bukan rumah milik.

Sebab, Kampung Akuarium masuk dalam zona merah (P3) dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Pertanyaannya apakah kalau mau dibangun perumahan susun boleh apa tidak? Boleh. Tapi, rusun yang dibangun untuk mendukung fungsi pemerintahan," ujarnya, Sabtu (22/8/2020).

"Artinya, rumah susun yang dibangun itu milik pemerintah, bukan milik perseorangan atau kelompok," sambungnya menjelaskan.