Antisipasi Virus Corona di DKI
Kadis Pertamanan Terpapar Covid-19, Pemprov DKI Tetap Gelar Rapim Tatap Muka
Pemprov DKI memastikan rapim tetap digelar secara tatap muka meski Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati terpapar Covid-19.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta memastikan, rapat pimpinan (rapim) tetap digelar secara tatap muka meski Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati terpapar Covid-19.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, rapim tersebut bakal digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Peserta rapat harus duduk berjarak, harus memakai masker, sehingga harapannya bisa mencegah penularan virus," ucapnya, Selasa (25/8/2020).
Namun, Chaidir juga menyebut, tak semua rapat bakal digelar secara tatap muka, sebagian besar rapat bakal diadakan virtual melalui konferensi video.
Penerapan protokol kesehatan secara ketat disebutnya juga telah dilakukan dalam rapat yang dihadiri Suzi pada 19 Agustus lalu.
"Saat rapim tanggal 19 Agustus lalu, peserta rapim telah mengikuti prosedur tes Covid-19 terlebih dulu dan dinyatakan sehat," ujarnya.
"Penularan tidak terjadi di ruangan rapim karena kamu sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat," sambungnya.
Bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta yang merasa mengalami gejala Covid-19, Chaidir pun mengimbau mereka untuk segera memeriksakan diri.
"Untuk pegawai yang terkonfirmasi Covid-19 dapat melapor pada BKD dan melakukan isolasi mandiri," kata dia.
Sempat Rapat Bareng Anies

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati terkonfirmasi positif Covid-19.
Sebelum dinyatakan positif, ternyata Suzi sempat mengikuti rapat yang dihadiri sejumlah pejabat Pemprov DKI, termasuk Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi.
"Rapat terakhir bu Suzi tanggal 19 Agustus. Pak gubernur juga hadir," ucapnya, Senin (24/8/2020) malam.
Mawardi memastikan, rapat itu merupakan kali terakhir Suzi berinteraksi dengan sejumlah pejabat Pemprov DKI.
"19 Agustus itu rapat terakhir, karena tanggal 20 sampai 23 kan libur," ujarnya saat dikonfirmasi.
Adapun rapat pada 19 Agustus lalu itu membahas evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi yang masih diterapkan hingga saat ini.
Dalam penanganan wabah Covid-19 ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mendapat tugas cukup berat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini bertanggungjawab untuk menyediakan makam khusus bagi pasien terkait Covid-19 di TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.
Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga bertanggungjawab memberikan insentif penangan Covid-19 bagi tukang gali makam dan sopir ambulans.
Jalani Isolasi Mandiri
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Suzi Marsitawati kini tengah menjalani isolasi mandiri.
Sebab, Suzi dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab test PCR yang dilalukannya.
"Sekarang beliau melakukan isolasi mandiri," ucapnya, Senin (24/8/2020).
• Rekonstruksi Penembakan Bos Pelayaran di Kelapa Gading Diperagakan dalam 44 Adegan
• Masjid Istiqlal Siap Menjadi Konsep Pusat Filantropi di Indonesia
Suzi sendiri dinyatakan positif Covid-19 pagi tadi setelah dirinya mengecek keadaan dirinya secara mandiri di RS Pelni, Jakarta Barat.
"Swabnya itu beliau melakukan mandiri di RS Pelni. Hasilnya baru turun pagi tadi," ujarnya.
Guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov DKI, Chaidir pun mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.
"Sistem kerja itu melalui WFH dan WFO, 50 persen di kantor dan 50 persen melakukan WFH. Kita juga memberlakukan kerja sif," kata dia.
Selain itu, Chaidir mengatakan, pihaknya juga rutin melakukan pemeriksaan Covid-19 terhadap jajaran Pemprov DKI.
Tujuannya sebagai deteksi dini penularan Covid-19 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Saat sekarang ini dilakukan screening atau pemeriksaan secara masal terhadap pegawai atau masyarakat melalui swab," tuturnya.