Usaha Gubernur Anies Kendalikan Kasus Covid-19 Disindir Menteri hingga Diserang Waketum Gerindra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta langsung direspon sejumlah pihak.

Gubernur Anies mengambil kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy) untuk menekan angka penularan Covid-19 yang melonjak naik selama PSBB Masa Transisi.

respons itu datang dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Tiga menteri itu menilai penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat.

Selain itu, kritik tajam datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arif Poyuono terkait penerapan kembali PSBB.

Lalu bagaimana tanggapan mereka terkait penerapan kembali PSBB di Jakarta?

1. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, pengumuman pemberlakuan PSBB total oleh Anies berimbas pada pasar keuangan.

Menurutnya, kebijakan penerapan kembali PSBB yang diumumkan Anies pada Rabu (9/9/2020) menyebabkan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan.

• Sebut Menteri Kritik Anies Soal PSBB Pembangkang, Politisi Gerindra DKI: Harusnya Manut Presiden

Diketahui, pada Kamis (10/9/2020) pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.

Padahal, sebelumnya, kata Airlangga, kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelasnya.

Menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Sebab, lanjut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Kita harus melihat gas dan rem ini, kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik."

"Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," terangnya.

2. Agus Gumiwang

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan penerapan kembali PSBB.

Menurutnya, hal itu akan semakin parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan."

"Tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tida bisa ditawar," kata Agus dalam video conference, dikutip dari Kompas.com.

Agus menjelaskan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.

Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Selain mempengaruhi kinerja manufaktur, Agus menilai pengetatan PSBB juga bakal mempengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.

"Banyak yang bilang terlalu ambisius, tapi kita jalan terus dengan program ini."

"Dengan catatan kalau PSBB kembali diketatkan, bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lain, ini akan pengaruhi program substitusi impor," jelasnya.

3. Agus Supramanto

Menteri Perdagangan Agus Supramanto meminta jalur distribusi tak dihalangi agar rantai pasok terjaga bila PSBB kembali diterapkan.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi."

"Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjajalan agar supply chain tidak terganggu," kata Agus dalam Rakornas Kadin, dikutip dari Kompas.com.

Ia menekankan, setiap daerah yang memutuskan untuk melakukan PSBB sangat perlu memperhatikan kelancaran distribusi, termasuk logistik.

Ini untuk mendorong kegiatan di sektor prioritas tetap berjalan sehingga perekonomian terjaga.

"Karena PDB (Produk Domestik Bruto) kita 50 persennya adalah konsumsi, kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," jelasnya.

4. Arief Poyuono

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono memberikan kritik tajam atas keputusan Anies yang kembali menerapkan PSBB.

Bahkan, Arief mengatakan, Anies sudah layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Arief beralasan bahwa, kebijakan Anies menetapkan kembali PSBB di Jakarta telah melanggar peraturan kedarutan.

"Anies sudah layak dinonaktifkan, karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," kata Arief, dalam keterangannya yang dikonfirmasi Tribunnews.com.

Menurut Arief, pengumuman Anies secara sepihak memiliki dampak lebih berbahaya.

Karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang tengah mencoba bangkit kembali dalam era kenormalan baru.

"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," jelasnya.

4. Anies dibela politisi Gerindra

Politisi Gerindra Andyka meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi menterinya yang menentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bakal diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya, Presiden Jokowi sempat mengatakan, pemerintah akan fokus pada penanganan kesehatan dan keselamatan warga sebelum merestrat ekonomi.

"Jadi istilahnya kalau menteri-menteri protes Pak Anies artinya menteri-menteri yang protes itu tidak tertib kepada pimpinannya, tidak tertib kepada presiden," ucapnya, Jumat (11/9/2020).

Anggota Komisi C DPRD DKI ini pun mempertanyakan kepatuhan para menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran pernyataan mereka yang menyerang Anies justru dianggapnya bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi.

"Jadi intinya, kalau ada para pembantu presiden yang bertentangan dengan arahan, dengan imbauan, kebijakan, dan keputusan presiden, ini yang harus dipertanyakan," ujarnya saat dihubungi.

"Saya bukan dalam kapasitas mengkritisi para menteri, saya hanya mengatakan bahwa para menteri ini harus manut dong," sambungnya.

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah bakal mendahulukan masalah kesehatan pun disebutnya sebagai sesuatu yang bijak.

"Presiden sudah sangat baik, sangat jelas sarannya bahwa dahulukan kemanusian, kemudian ekonomi mengikuti. Tapi, kalau ada menteri yang bilang IHSG turun kan gimana gitu," tuturnya.

"Pimpinannya sudah bicara seperti itu, tapi kok dia bilang yang lain. Jadi saya pikir perlu ditertibkan ini menteri-menterinya," tambahnya. (TribunJakarta/Dionsius)