Hasil Survei Ungkap Tiga Kekurangan PSBB Transisi di DKI Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Ibu Kota.

Anies kembali menerapkan PSBB sejak 14 September 2020 demi menahan laju angka kenaikan penderita Covid 19 di DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Media Survei Nasional (Median) merilis Survei terbaru untuk mengelaborasi persepi publik di Jakarta atas keputusan Gubernur dalam menerapkan kembali PSBB di DKI Jakarta itu.

Peneliti Median, Rico Marbun mengatakan survei ini setidaknya merekam penilaian publik terhadap penerapan PSBB transisi sebelumnya.

Median menanyakan kepada responden publik Jakarta mengenai apa saja kekurangan dalam penerapan PSBB transisi sebelumnya, yang harus diperbaiki sehingga tidak terulang dalam penerapan kembali PSBB sejak 14 September 2020.

"Berdasarkan survei, ternyata ditemukan tiga kekurangan utama dalam penerapan PSBB transisi di DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Beberapa kekurangan itu antara lain 16,2 persen publik berpendapat bahwa protokol kesehatan kurang tegas diterapkan; 9,6 persen publik berpendapat kesadaran masyarakat masih kurang; dan 7,1 persen publik berpendapat tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap pelanggar protokol kesehatan," terang Rico Marbun dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

• Ini Penjelasan Satpol PP di Serpong Beri Sanksi Pelanggar Lari 800 Meter

• Alasan Masker Kendor, Pria 60 Tahun Kena Sanksi Sosial Menyapu di Taman Tugu Tani

Survei ini dilakukan 11-13 September 2020, responden dipilih secara acak dari Survei DKI Jakarta sebelumnya, yakni survei yang digelar oleh Median pada Januari 2018-Agustus 2020 dengan total 5.000 nomor telepon.

Kemudian, diambil sampel 500 nomor telepon sebagai  responden, dengan margin of error sebesar +/- 4,38 %, pada tingkat Kepercayaan 95%.

Hasil survei menunjukkan dinamika persepsi yang terjadi selama masa pengambilan data.