Link Download Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Pelajari Dahulu Tiap Pasal yang Diperdebatkan

TRIBUNJAKARTA.COM - Berikut link download Undang-Undang Omnibus Law atau download Undang-Undang Cipta Kerja dalam format PDF.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Senin (5/10/2020).

RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang setelah mendapat persetujuan dari sebagian besar Fraksi di DPR.

TONTON JUGA:

Bagi Anda ingin mengetahui isi lengkap RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja bisa unduh melalui link yang dilansir Kompas.comberikut:

- Download RUU Cipta Kerja PDF (Google Drive) >>>

- Download RUU Cipta Kerja PDF (Baleg DPR) >>>

- Download Surat Presiden Jokowi untuk pengajuan RUU Cipta Kerja (PDF) >>>

- Download Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM (PDF I) >>>

- Download Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM (PDF II) >>>

- Download Kronologi dan seluruh pembahasan DIM yang dibahas DPR sejak 2 April 2020 hingga disahkan di Paripurna 6 Oktober 2020 >>>>

Omnibus Law

Dikutip dari Indonesia.go.id, definisi Omnibus Law berasal dari kata omnibus dan law.

Kata omnibus berasal dari bahasa Latin, omnis, yang berarti 'untuk semuanya' atau 'banyak'.

• 3 Kali Gagal Dapat BLT, Warga Akan Diperioritaskan Untuk Dapat Kartu Prakerja Gelombang 11

• Bukan ke Manchester United, Federico Chiesa Pilih Juventus Tetapi Dihujat Suporter Fiorentina

• Ini 3 Ketentuan yang Mudahkan Investasi dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja

• Link Download UU Cipta Kerja Lengkap, Serta Plus Minus Omnibus Law Bagi Buruh dan Pengusaha

Bila digandeng dengan kata law, yang berarti hukum, maka Omnibus Law dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.

Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam—sebutlah itu—'undang-undang payung hukum' (umbrella act).