Sikapi Demonstrasi UU Cipta Kerja, Begini Beda Gaya Anies, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Risma

Adanya demosntrasi ini tentu menjadi perhatian bagi para Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Wali Kota Surabaya.

Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Muji Lestari
KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN/DKK
Anies, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini 

Setelah berdialog beberapa saat dan memahami substansi yang dikeluhkan para buruh, Ridwan Kamil bersedia untuk menyampaikan aspirasi penolakannya kepada pemerintah pusat terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dilaporkan ke Polisi, Najwa Shihab: Tayangan Kursi Kosong Sudah Banyak Dilakukan di Negara Lain

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," ujar Ridwan Kamil.

Sebagai tindak lanjutnya, ia juga langsung menerbitkan dua surat yang akan dikirimkan kepada pemerintah dan DPR.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat memberikan keterangan pers di Balai Kota Depok, Selasa (6/10/2020).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat memberikan keterangan pers di Balai Kota Depok, Selasa (6/10/2020). (Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma)

Adapun surat yang pertama, berisikan rekomendasi dari buruh yang menerangkan bahwa Provinsi Jabar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Kedua meminta presiden untuk minimal menerbitkan Perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan presiden," terang Ridwan Kamil.

Mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat tersebut para pendemo menyambutnya dengan tepuk tangan antusias.

Disentil soal Menteri Segala Urusan, Menko Luhut: Yang Penting Tugas Bisa Diselesaikan atau Tidak

Pasalnya, pemimpin daerahnya dianggap mau mendengarkan aspirasinya.

Ridwan Kamil lantas mempersilakan para buruh untuk kembali menyampaikan aspirasinya secara tertib dan tidak berbuat anarki.

Ganjar Pranowo Temui Pendemo di Polrestabes Semarang

Ganjar sempat menemui para demonstran yang diamankan polisi di Mapolrestabes Semarang setelah demonstrasi berakhir ricuh pada Rabu (7/10).

Saat itu Ganjar mengaku prihatin karena pendemo yang ditangkap ternyata banyak yang masih duduk di bangku SMA.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Tribunnews.com/Pemprov Jateng)

"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," tegas Ganjar Pranowo dilansir dari Kompas.com.

Akankah Anya Geraldine Tampil Seksi Jadi Suster Linda? dr Boyke: Rugi Kalau Enggak Nonton

Terkait dengan maraknya aksi ujuk rasa tersebut ia juga menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang dianggap kurang dalam mengedukasi masyarakat.

Ganjar menilai, aksi anarkis saat unjuk rasa sebenarnya bisa dihindari ketika ada komunikasi dari kedua belah pihak yang baik.

"Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya 'judicial review' saja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan," terang Ganjar Pranowo.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved