Ditunjuk Prabowo Jabat Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Wagub Riza Ungkap Reaksi Anies Baswedan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria terpilih sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.
lihat foto
Mayoritas anggota parlemen di Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu menyoroti penyediaan rumah DP 0 rupiah dan pengendalian banjir belum optimal.
Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga politisi Partai Gerindra ini bersuara.
Dia mengatakan, janji kampanye Anies Baswedan bukanlah disusun untuk tiga tahun kepemimpinan.
Menurutnya program Anies Baswedan dibuat untuk lima tahun seperti tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.
“Yah kan pak gubernur sudah mengatur, program ini kan bukan tiga tahun, tapi program kepemimpinannya kan sudah diatur," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jumat (16/10/2020).
"Mana yang konsentrasi lalu mana yang pertama, dan mana tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat, termasuk banjir dimulai dari tahun pertama sampai tahun ke lima, jadi ada tahapannya,” lanjutnya.
“Untuk konsentrasinya, sampai ke sana makin ke atas, namun kan harus diperhatikan ada masalah Covid-19 sehingga anggarannya berkurang,” tambah pria yang akrab disapa Ariza ini.
Menurutnya, pandemi virus corona atau Covid-19 berimplikasi pada anggaran yang ada.
Bahkan tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai terpaksa dikurangi hingga 50 persen untuk dialihkan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota.
“Tidak bermaksud untuk tidak membangun (infrastruktur), tetap membangun tapi membangunkan ada tahapannya juga. Ada peningkatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola soal banjir juga menjadi fokus kami di setiap tahun,” ujar Ariza.
Bahkan, kata Ariza, penanggulangan banjir saat ini sudah semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Meski debit air tetap tinggi, titik genangan berkurang dan durasi surutnya air juga lebih cepat.
“Memang debit semakin tinggi tapi progresnya sangat kelihatan. Anda lihat jumlah genangannya berkurang, Anda bisa lihat jumlah yang mengungsi semua berkurang terus seiring berjalannya waktu,” paparnya.
Mengenai penyediaan hunian DP 0 rupiah, kata dia, seutuhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab DKI.
Dalam membangun hunian itu, DKI Jakarta menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
“Jadi kerja sama semua bahkan juga pemerintah pusat jadi itu kerja sama kami semua, pemerintah pusat, provinsi, BUMD dan pihak swasta,” ujarnya.
