Tidak Lagi Berupa Sembako, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Usul Bantuan Langsung Tunai

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta mengusulkan bantuan sosial untuk warga dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan lagi dalam bentuk paket sembako.

Dalam pandangan Umum Fraksi - Fraksi yang disampaikan Kamis (5/11/2020), Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menyampaikan bahwa, dalam masa pandemi Covid 19 yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam kurun waktu 9 bulan masyarakat Jakarta diberikan bantuan berupa sembako dalam bentuk kemasan.

Sekretaris Fraksi PKB DKI Jakarta, Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan karena selama pandemi Covid-19 Pemprov DKI Jakarta menganggarkan kurang lebih 5,1 Triliun lebih untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan di Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk masyarakat DKI Jakarta yang terdampak Covid-19 dan untuk tahun 2021 juga dianggarkan di Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5 Triliun.

"Kita sangat berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta atas perhatiannya terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam pemulihan ekonomi di DKI Jakarta. Terkait dengan program bantuan sosial dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagi warga Jakarta yang terdampak pandemi, yang selama ini mendapatkan sembako berbentuk beras, terigu, minyak, gula dan yang lainnya," kata Yusuf melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Gubernur Anies Klaim Serapan Anggaran APBD DKI Paling Optimal di Masa Pandemi Covid-19

Baca juga: Dinkes DKI Jakarta Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Capai 90 Persen

Namun meski demikian, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, kata Yusuf mengusulkan agar kiranya bantuan tersebut diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang nilai rupiahnya disesuaikan dari nilai bansos tersebut.

"Kami berpendapat, BLT memiliki banyak keunggulan saat ini, dibanding dengan paket sembako. Pertama warga penerima bantuan lebih fleksibel dalam memanfaatkan bantuan dari Penprov DKI Jakarta untuk kebutuhan lainnya seperti pembelian lauk pauk, sayur mayur dan kebutuhan pokok lainnya yang memang belum tersedia di rumahnya," tutur Yusuf.

Alasan kedua lanjut Yusuf, dengan belanja ke warung-warung terdekat lingkungan sekitar juga dapat memutarkan roda perekonomian di sekitar, secara langsung dapat terbangun situasi saling membantu di antara warga di masa pandemi dimana hal ini merupakan bentuk kolaborasi sosial seperti digagas Gubernur Provisi DKI Jakarta.

"Ketiga dengan adanya transaksi bisnis konsumsi rumah tangga maka dengan sendirinya akan terjadi perputaran roda ekonomi di level masyarakat, yang mana hal ini secara nyata akan langsung menggerakan roda perekonomian di provinsi DKI Jakarta dan juga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.