Rencana Reuni 212 di Monas
Anies Baswedan Harus Bijak Soal Izin Reuni 212 di Monas, PDIP: Pemprov Harus Melakukan Kajian Matang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bijak dalam mengambil keputusan soal pemberian izin kawasan Monas untuk reuni akbar alumni 212.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri saat ditemui di kantornya.
Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menyebut, saat ini Monas masih ditutup untuk umum.
Adapun penutupan Monas telah dilakukan sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kali diterapkan di ibu kota pada awal April lalu.
PSBB diterapkan guna menekan angka kasus Covid-19 yang terus meroket.
"Belum buka, (sampai sekarang) masih dilarang," ucapnya, Rabu (11/11/2020).
Meski masih ditutup, bukan berarti Monas tak bisa digunakan untuk menggelar acara reuni akbar alumni 212.
Baca juga: Polisi Belum Simpulkan Motif Penusukan Timses Cawalkot Makassar di Jakarta Pusat
Taufan menjelaskan, ada beberapa faktor lain yang bakal dipertimbangkan sebelum pihaknya mengeluarkan keputusan.
"Bukan enggak bisa. Tergantung, kami melihatnya dari aspek banyak ya," ujarnya.
Beberapa aspek itu nantinya bakal dibahas bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.
Kemudian, Dinkes DKI bakal memberikan masukan terkait pandangannya soal bisa tidaknya protokol kesehatan diterapkan dalam acara tersebut.
"Jaga protokol kesehatan. Kemudian, bantuan polisi untuk keamanan. Mengundang para penyelenggara untuk tertib, fasilitas sanitizernya tuh. Termasuk buang air," kata dia.
Sampai saat ini, acara reuni akbar alumni 212 itu disebut Taufan, belum menjadi prioritas puhaknya.
"Acara 212 belum kami masukkan ke agenda besar. Dia ajukan Desember, itu barengan natal dan tahun baru," tuturnya. (*)
