Rencana Reuni 212 di Monas

SKPD Keberatan Acara Reuni Alumni 212 Digelar di Monas, Semua Keputusan Ada di Tangan Anies Baswedan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) keberatan dengan rencana reuni akbar alumni 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Suasana peserta Reuni 212 di Monas, Senin (2/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rencana reuni akbar alumni 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas) ternyata telah dibahas oleh Pemprov DKI.

Rapat yang dihadiri jajaran Pemprov DKI hingga aparat keamanan TNI/Polri itu digelar pada Rabu (11/11/2020) lalu.

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional Irfal Guci pun membeberkan hasil rapat tersebut.

Sejumlah umat Muslim meramaikan Tabligh Akbar Nabi Muhammad SAW di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2019).
Sejumlah umat Muslim meramaikan Tabligh Akbar Nabi Muhammad SAW di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2019). (TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat)

Menurutnya, mayoritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir di rapat tersebut menolak penyelenggaraan reuni akbar alumni 212 di kawasan Monas.

"Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena memang sedang suasana covid seperti ini," ucapnya, Jumat (13/11/2020).

Kawasan Monas saat ini memang masih ditutup untuk umum.

Penutupan telah dilakukan sejak DKI Jakarta pertama kali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal April 2020 lalu.

Bila nantinya reuni akbar 212 di kawasan Monas diperbolehkan, ia khawatir banyak pihak bakal protes.

"Kalau satu boleh nanti semua itu lada bablas, pada minta. Nanti pada tanya kenapa dibolehin, apa alasannya, kenapa kami yang (pesertanya) lebih kecil enggak boleh," ujarnya saat dikonfirmasi.

Meski demikian, hasil dari rapat tersebut hanya menjadi rekomendasi bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebab, keputusan pemberian izin tetap berada di tangan Anies selaku orang nomor satu di DKI.

"Rekomendasi kami kasih ke pak gubernur, terserah pak gubernur kasih apa enggak. Kalau boleh, kami siap, kalau enggak ya lebih bagus lagi," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved