Breaking News:

UMK 2021 Kota Bekasi Naik 4,21 Persen, Dilema Pengusaha Hingga Tanggapan Menaker Ida Fauziyah

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengatakan, angka 4,21 persen merupakan usulan dari pemerintah

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Muhammad Zulfikar

"Karena berkaitan dengan legal formal ketentuan pemerintah, kalau sudah jadi putusan pemerintah mau nggak mau pengusaha harus tunduk, karena jika tidak dilaksanakan ada sanksi," terangnya.

Purnomo mengaku, kondisi perusahaan saat ini belum dikatakan stabil akibat diterjang pandemi Covid-19.

"Penjualan nenurun, produksi menurun, kalau biaya terus meningkat ada beban lebih besar yang dipikul pengusaha, otomatis pengusaha melakukan, apa namanya rasionalisasi," tegas dia.

Tanggapan Menaker Ida Fauziyah

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi rencana kenaikan Upah Minimum (UMK) 2021 Kota Bekasi sebesar 4,21 persen.

Dia mengatakan, kenaikan UMK 2021 sepenuhnya ada pada domain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang nantinya akan membuat keputusan berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota.

"Saya kira itu domainnya gubernur Jawa Barat, Gubernur biasanya dalam menetapkan UMK mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut," kata Ida saat dijumpai di Hotel Horison Bekasi, Kamis (19/11/2020). 

Dia menilai, rekomendasi UMK 2021 di Kota Bekasi yang naik sebesar 4,21 persen tentunya perlu pertimbangan segala aspek agar dapat menyesuaikan kondisi seperti saat ini.

"Saya kira nanti gubernur akan mempertimbangkan keberlangsungan usaha, perlindungan pengupahan kepada pekerjanya," jelasnya.

Ketika ditanya soal dampak investasi akibat kenaikan UMK 2021, Ida mengaku, hal itu juga akan menjadi bahan pertimbangan Gubernur dalam memutuskan kebijakan pengupahan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved