Gubernur Anies Putuskan Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis DLH Tak Sembarangan: Abai dan Lalai

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati angkat bicara terkait pembebastugasan Bayu Meghantara dan Andono Warih dari jabatan Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Sri menegaskan pencopotan disebabkan keduanya dianggap lalai dalam menjalankan arahan dan tugas, hingga dibebastugaskan berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Audit tersebut menilai keduanya telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka keduanya dibebastugaskan sebagai pemangku jabatan masing-masing.

“Kami memutuskan tidak sembarangan. Ini juga setelah melalui hasil audit dari Inspektorat dan sudah kami laporkan ke Pak Gubernur. Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017, maka keduanya dibebastugaskan,” ujar Sri Haryati dalam keterangan, Sabtu (28/11/2020).

Baca juga: Cium Kejanggalan Dalam Pencopotan Wali Kota Jakpus, Politisi PDIP: Hukuman Ecek-ecek, Pengalihan Isu

Sri menambahkan, keduanya sudah menerima surat pembebastugasan tersebut.

Surat tersebut diberikan pada hari Rabu, 25 November lalu.

Hasil audit dari Inspektorat sendiri keluar sehari sebelumnya yakni pada 24 November 2020.

Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat berdasar instruksi Gubernur pada 23 November lalu.

Saat itu, Gubernur Anies menginstruksikan Inspektorat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah.

Baca juga: Dianggap Fasilitasi Nikahan Putri Rizieq Shihab, Anies Copot Wali Kota Jakpus & Kepala Dinas LH DKI

Arahan Gubernur disampaikan secara tertulis kepada jajaran.

Arahan diberikan untuk mengantisipasi semua kegiatan yang berpotensi kerumunan.

Arahan itu di antaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas Pemprov DKI Jakarta atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan atau pengumpulan massa.

Keduanya sudah menyatakan memahami arahan Gubernur.

Baca juga: Anies Copot Bayu Meghantara Jadi Wali Kota Jakarta Pusat, Imbas Nikahan Putri Rizieq Shihab?

Namun, mereka ternyata tidak melaksanakan pengendalian jajarannya dan tidak melakukan pengecekan di lapangan dengan baik.

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran Kecamatan, Kelurahan, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup justru meminjamkan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Kerumunan di Acara Rizieq Shihab Penuhi Unsur Pidana

Diketahui polisi telah melakukan gelar perkara dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Rizieq Shihab di Petamburan dan Tebet beberapa waktu lalu.

Saat ini kepolisian telah menaikkan pemeriksaan perkara dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

"Tadi pagi, memang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik. Dari hasil gelar perkara, sudah dianggap cukup untuk dinaikan ke tingkat penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2020).

Lantaran perkara ini baru saja dinaikkan ke tahap penyidikan, pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya tengah mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi maupun bukti petunjuk atau surat sebagai tindaklanjutnya.

Hal ini dimaksudkan untuk membuat perkara menjadi terang benderang.

"Karena baru saja gelar perkara sudah selesai dari penyelidikan dinaikan ke tingkat penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana di sini," ucap Yusri.

Baca juga: Bukan Cuma Wali Kota Jakpus, Anies Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tak Patuhi Instruksi Gubernur

Adapun gelar perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan itu digelar polisi pada Kamis pagi tadi.

Hasilnya, Yusri mengonfirmasi bahwa perkara tersebut sudah memenuhi unsur pelanggaran pidana sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Menurut penyidik ini sudah bisa naik ke tingkat penyidikan. Berarti di situ ada unsur tindak pidana," jelas dia.

Sebagaimana diketahui Polda Metro Jaya sebelumnya sudah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, serta beberapa pejabat struktural Pemprov DKI meliputi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI, Wali Kota, pejabat Dinas Kesehatan, Kepala Satpol PP DKI, Biro Hukum Pemprov DKI, Camat, Lurah, hingga ketua RT dan RW setempat.

Adapun klarifikasi yang diberikan terkait kerumunan dan dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan putri Imam Besar FPI Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).

Serta kegiatan keagamaan yang juga membentuk kerumunan di Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (13/11) lalu.