Tak Mau Dianggap Plin-plan Soal Kenaikan RKT DPRD DKI, Begini Penjelasan PSI
Tak mau dianggap plin-plan, PSI pun menyampaikan penjelasannya lewat konferensi pers yang dilakukan secara virtual.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belakangan menjadi sorotan setelah sikapnya menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2021 sebesar Rp 888 miliar.
Para anggota dewan lainnya pun menganggap sikap PSI ini plin-plan lantaran sempat menyetujui saat rapat dengan Pansus RKT namun tiba-tiba menyampaikan penolakan saat rapat paripurna dengar pendapat.
Bahkan, Ketua Pansus RKT DPRD DKI Mohammad Taufik menganggap PSI hanya memanfaatkan momen untuk pencitraan.
Tak mau dianggap plin-plan, PSI pun menyampaikan penjelasannya lewat konferensi pers yang dilakukan secara virtual.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan berdalih, pembahasan rancangan APBD 2021 DKI berlangsung dalam waktu yang sangat singkat.
Padahal, PSI ingin mengkaji lebih dalam terlebih dulu kenaikan anggaran DPRD yang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.
“Kenaikan pendapatan anggota dewan sebenarnya ini perlu waktu untuk dikaji, tetapi waktunya sangat mepet. Kami juga sama sekali tidak mendapat kejelasan mengenai aturan-aturan mana yang lebih rinci,” ucapnya, Kamis (3/12/2020).
Ia menjelaskan, selama pembahasan RKT, fraksi PSI belum menentukan sikap lantaran masih membahasnya secara internal dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
Sampai akhirnya menjelang rapat paripurna penyampaia pandangan umum, pelaksana tugas (Plt) ketua Umum PSI Giring Ganesha memerintahkan fraksinya di DPRD untuk menolak kenaikan anggaran tersebut.
“Sampai kepada adanya pandangan umum waktu rapat paripurna, jelas-jelas kami sampaikan kami menolak, tidak setuju dengan kenaikan pendapatan DPRD yang ada di dalam RKT,” tuturnya.
Hal senada turut disampaikan oleh Ketua DPW PSI DKI Jakrta Michael Victor Sianipar yang menegaskan bahwa partainya menolak kenaikan RKT menjadi Rp 888 miliar
“Kuncinya ada di rapat internal menuju pandangan umum rapat paripurna. Kalau ditanya sikap partai apa sih? Ya di pandangan umum fraksi itu,” ujarnya.
Michael pun enggan menanggapi perbedaan pendapat yang sempat diutarakan oleh dua anggota fraksi PSI, yaitu Viani Limardi dan William Aditya Sarana.
Baca juga: Kritik Keras Terhadap Anggota DPRD DKI yang Minta Kenaikan Gaji Saat Pandemi Covid-19
Baca juga: Cara Alami Mengatasi Penyakit Lambung Kronis, 7 Obat Tradisional Ini Bisa Jadi Solusi
Baca juga: Tepis Isu Keretakan Beda Pendapat Soal Kenaikan RKT DPRD DKI, PSI: Kami Solid, Saling Mengingatkan
Menurutnya, pendapat dua orang tersebut tidak mencerminkan pandangan PSI terhadap kenaikan RKT DPRD DKI tahun 2021.
“Kalau anggota kami pernah keceplosan ngomong apa di sana di sini, kami kembalikan lagi. Pandangan umum fraksinya apa? Kalau tidak bunyi di pandangan umum, itu bukan sikap partai,” tuturnya.
